Page 35 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 35

dan berkelanjutan. Revisi di Belanda umumnya dilakukan melalui tiga
                   pendekatan utama, yakni modifikasi (modification), revisi menyeluruh
                   (integral revision), dan rekodifikasi (recodification). 15
                       Pendekatan modifikasi (modification) yang paling sering digunakan,
                   yaitu pendekatan dengan mengubah pasal-pasal tertentu untuk menye-
                   suaikan antara peraturan dan bentuk-bentuk kejahatan baru, perjanjian
                   internasional, serta norma masyarakat yang terus berkembang
                   tanpa harus merombak keseluruhan  struktur  kodifikasi.  Selain itu,
                   pendekatan revisi menyeluruh (integral revision) merupakan pendekatan
                   dengan  meninjau ulang  isi  dan struktur  KUHP secara  menyeluruh
                   yang memang sudah pernah diajukan oleh Menteri Kehakiman
                   Cort van der Linden pada awal abad ke-20. Namun, pada akhirnya,
                   usulan tersebut tidak terealisasi. Kemudian, pendekatan rekodifikasi
                   (recodification) merupakan pendekatan dengan menyusun ulang KUHP
                   secara keseluruhan yang dianggap perlu ketika KUHP lama dinilai
                   terlalu usang atau kompleks karena banyaknya perubahan.
                       Seiring berjalannya  waktu, diskursus mengenai kebutuhan atas
                   reko difikasi terus berkembang. Meskipun demikian, pemerintah
                   Belanda sejauh ini tetap lebih memilih pendekatan modifikasi KUHP
                   yang dilakukan hampir setiap tahun daripada rekodifikasi penuh seperti
                   yang dipilih oleh Indonesia.  Pengalaman Belanda menunjukkan
                                              16
                   bahwa fleksibilitas dalam merevisi KUHP secara berkala dapat menjaga
                   relevansi dan efektivitas hukum pidana serta semangat kodifikasi tanpa
                   harus menunggu perubahan besar-besaran. Pendekatan semacam ini
                   patut dipertimbangkan dalam pengelolaan sistem kodifikasi hukum
                   pidana Indonesia di masa depan.

                   2.  Sejarah Klasifikasi Tindak Pidana

                   Pada abad ke-19, perhatian para ahli hukum di Belanda dan negara-
                   negara Eropa lainnya beralih ke bagian umum dari hukum pidana.


                   15  Jeroen Martijn ten Voorde, 2017, “The Dutch Penal Code Under Review”, Indonesia Law
                       Review, Vol. 7, No. 3, Article 2.
                   16  Ibid.


                                        Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ...  17
   30   31   32   33   34   35   36   37   38   39   40