Page 36 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Klasifikasi hukum pidana didasarkan pada jenis tindak pidana
yang dilihat dari sudut pandang hukum substantif dan formal. Hal
ini mencakup pemisahan antara tindak pidana yang melibatkan
pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang esensial (mala in
se)—seperti kejahatan berat—dan tindak pidana yang berfokus pada
pelanggaran terhadap ketertiban umum (mala in prohibita)—yang lebih
sering dikategorikan sebagai pelanggaran. 17
Klasifikasi hukum pidana di Eropa mengalami perkembangan
signifikan sejak abad ke-18 dan 19 ketika pemikiran tentang kodifikasi
hukum mulai mendapatkan momentum. Di berbagai negara Eropa,
upaya dilakukan untuk mengelompokkan tindak pidana berdasarkan
beratnya dan konsekuensi hukum yang diterapkan. Kodifikasi ini tidak
hanya bertujuan untuk memastikan adanya kepastian hukum, tetapi
juga untuk memudahkan penerapan hukuman yang adil berdasarkan
jenis pelanggaran yang dilakukan. 18
Sebagian besar KUHP di Eropa mengorganisasi bagian khusus
berdasarkan objek perlindungan hukum. Artinya, tindak pidana dike-
lompokkan ke dalam judul-judul, seperti kejahatan terhadap jiwa dan
tubuh, kejahatan terhadap harta benda, kejahatan terhadap negara, dan
sebagainya. Sebagai contoh, dalam Strafgesetzbuch (KUHP), Jerman me-
nyusun bagian khususnya berdasarkan kepentingan hukum yang dilin-
dungi (Rechtsgut)—dimulai dengan tindak pidana terhadap kepentingan
pribadi (jiwa,luka badan), kemudian tindak pidana terhadap harta, dan
lain-lain. Code Pénal Prancis dan Codice Penale Italia juga mengklasifika-
sikan tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi (misal-
nya, délits contre les personnes dan delitti contro il patrimonio). 19
Struktur ini mencerminkan koherensi teleologis, yaitu setiap
tindak pidana dibenarkan oleh kebutuhan untuk melindungi suatu
nilai atau kepentingan tertentu dalam masyarakat. Teori kepentingan

17 F.G.H. Kristen e.a. (ed.), 2011, Bijzonder strafrecht: strafrechtelijke handhaving van sociaal-
economisch en fiscaal recht in Nederland, Den Haag: Boom Juridische Uitgevers.
18 Ibid.
19 Kevin Jon Heller & Markus D. Dubber (ed.), 2011, The Handbook of Comparative
Criminal Law, Stanford: Stanford University Press, hlm. 276.

18 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional