Page 33 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 33
hukum pidana dengan prinsip-prinsip demokrasi dan hak asasi manusia.
Misi ketiga adalah “konsolidasi hukum pidana” untuk menata kembali
sistem hukum pidana nasional yang telah berkembang secara sporadis
sejak kemerdekaan, baik di dalam maupun di luar KUHP. Misi keempat
adalah “adaptasi dan harmonisasi” terhadap perkembangan ilmu hukum
pidana dan nilai-nilai, standar, serta norma internasional. Seluruh misi
ini dijalankan dalam kerangka politik hukum yang mendorong kodi-
fikasi dan unifikasi demi menciptakan sistem hukum yang konsisten,
adil, tertib, bermanfaat, serta pasti. Hal itu dilakukan dengan tetap
menjaga keseimbangan antara kepentingan negara, masyarakat, dan
individu dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan
pada Pancasila. Meskipun demikian, penerapan kodifikasi hukum
pidana di Indonesia tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip kodifikasi
sebagaimana dianut dalam tradisi civil law.
Prof. Dr. Muladi, S.H., Mantan Menteri Kehakiman dan Anggota
Tim Perumus RKUHP, menjelaskan bahwa RKUHP menganut
sistem kodifikasi terbuka. Artinya, RKUHP memuat delik pidana
umum dan pidana khusus, tetapi tidak menghapus undang-undang
yang bersifat khusus atau lex specialis. RKUHP hanya mengatur hal-
hal pokok, sedangkan aturan yang lebih terperinci dituangkan dalam
undang-undang khusus, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU
TPPU, dan UU Terorisme. Dengan demikian, tidak ada satu pun
lembaga penegak hukum yang kehilangan kewenangannya. Prof.
Muladi menegaskan bahwa tidak ada keinginan untuk menghapus
kekhususan tindak pidana luar biasa, seperti korupsi dan terorisme.
RKUHP juga disiapkan agar bisa mengantisipasi perubahan hukum
dan perkembangan tindak pidana, sehingga jika ada perkembangan
yang luar biasa, penanganan pidananya dapat dilakukan tanpa harus
terikat dengan ketentuan dalam KUHP. 13
13 Aliansi Nasional Reformasi KUHP, 2015, “RUU KUHP Anut Kodifikasi Terbuka”,
diakses dari https://reformasikuhp.org/ruu-kuhp-anut-kodifikasi-terbuka/ pada tanggal
28 Juli 2025.
Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 15
