Page 32 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Secara umum, gelombang rekodifikasi Eropa sejak pertengahan
abad ke-20 menunjukkan kecenderungan yang serupa, meskipun
tetap mencerminkan kekhasan masing-masing negara. Misalnya,
pene rapan sistem pidana non-pemenjaraan, penguatan asas legalitas,
dan pemurnian bentuk tanggung jawab pidana. Namun, semangat
kodifikasi tetap hidup, bahkan ketika kompleksitas sosial mendorong
munculnya delik-delik baru di luar kitab undang-undang utama.
Proses ini kadang mengarah pada dekodifikasi, tetapi juga memicu
upaya rekodifikasi, seperti yang tertulis dalam draf reformasi Italia
tahun 1992 dan konsolidasi hukum pidana di Belanda sejak 1980-an.
Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, pemerintah meng-
adopsi Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indie (WvSNI) menjadi
hukum nasional melalui UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan
Hukum Pidana yang kemudian dinamakan Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP). Sejak tahun 1958, upaya pembaruan KUHP
dimulai dengan berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional
(LPHN). Pada tahun 1963, Seminar Hukum Nasional I di Semarang
mendorong perumusan KUHP baru yang lebih sesuai dengan nilai-nilai
dan konteks sosial Indonesia. Proses penyusunan Rancangan KUHP
(RKUHP) berlangsung panjang dan kompleks serta melewati berbagai
periode pemerintahan dan pergantian menteri dengan sekitar 26 draf
RUU KUHP yang disusun dari tahun 1963 hingga 2022. Akhirnya,
pada 6 Desember 2022, DPR RI mengesahkan RKUHP menjadi
undang-undang yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(selanjutnya disebut KUHP Nasional).
Sebagaimana yang dapat dibaca dalam penjelasan umum KUHP
Nasional, penyusunan KUHP Nasional ini diarahkan pada misi utama
“dekolonialisasi” hukum pidana melalui pendekatan “rekodifikasi”.
Namun, dalam perjalanannya, pembaruan KUHP juga mengemban
misi-misi lain yang lebih luas dan kontekstual. Misi kedua adalah
“demokratisasi hukum pidana” yang bertujuan untuk menyesuaikan

14 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional