Page 31 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Dunia II, konstitusi baru tahun 1948 membawa semangat liberalisme
dan rehabilitasi pelaku kejahatan. Namun, hingga kini, Italia belum
berhasil menggantikan Rocco Code sepenuhnya, meskipun upaya serius
telah dilakukan, termasuk penyusunan draf kitab undang-undang
baru pada 1992 yang gagal disahkan. Perubahan yang terjadi bersifat
bertahap dan pembaruan nilai-nilai modern lebih banyak disalurkan
melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan reformasi terbatas,
seperti pengenalan pidana alternatif.
Spanyol mengalami transformasi hukum setelah berakhirnya
kedik tatoran Franco pada 1975. Konstitusi demokratis tahun 1978
meng hapus pidana mati dan menjadikan rehabilitasi sebagai tujuan
pemidanaan. Namun, hal itu membutuhkan waktu hampir dua dekade
sebelum kitab undang-undang pidana yang baru akhirnya disahkan
pada tahun 1995. Kitab undang-undang ini secara eksplisit menegaskan
asas legalitas, menghapus tanggung jawab mutlak, dan menyusun ulang
delik agar lebih berorientasi pada perlindungan hak individu.
Di Eropa Timur, seperti Polandia, kodifikasi awal yang progresif
pada tahun 1932 digantikan oleh kitab undang-undang bergaya Soviet
pada 1969. Setelah runtuhnya rezim komunis pada 1989, negara-
negara di kawasan ini dengan cepat mereformasi sistem hukum
pidananya. Polandia mengesahkan kitab undang-undang pidana
baru tahun 1997 yang kembali ke semangat liberal masa antarperang
sembari mengadopsi prinsip-prinsip hukum pidana modern Eropa,
seperti penekanan pada sanksi non-pemenjaraan dan sistem day-fine.
Negara-negara Skandinavia, seperti Swedia—meskipun telah me-
miliki kitab undang-undang lebih awal—juga menjalani pem baruan.
Kitab undang-undang baru Swedia di tahun 1965 menekankan reha-
bilitasi dan reformasi berikutnya yang terus menyeimbangkan antara
pendekatan individual dan respons terhadap kejahatan serius. Terobos-
an—seperti penghapusan pidana tak tentu untuk residivis dan adopsi
pemantauan elektronik—mencerminkan inovasi dalam pelaksanaan
pidana tanpa meninggalkan kerangka kodifikasi.

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 13