Page 34 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 34
Pendekatan ini dinilai oleh Bidang Studi Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Indonesia lebih menyerupai kompilasi daripada
kodifikasi yang utuh. Hal ini tercermin dari sistem kodifikasi terbuka
yang dianut. KUHP Nasional hanya memuat ketentuan-ketentuan
umum dan pokok dalam hukum pidana, sedangkan aturan-aturan
khusus (lex specialis) tetap tersebar dalam berbagai undang-undang
sektoral, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU Terorisme, dan UU
Tindak Pidana Pencucian Uang. 14
Dengan pendekatan ini, KUHP Nasional tidak sepenuhnya meng-
gantikan atau mengintegrasikan seluruh norma pidana, tetapi berfungsi
sebagai umbrella code—suatu kerangka dasar yang mem buka ruang
bagi pengaturan tambahan di luar dirinya. Di satu sisi, pendekatan ini
memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan hukum pidana dengan
perkembangan masyarakat dan kompleksitas jenis kejahatan modern.
Namun di sisi lain, pendekatan kompilasi ini menimbulkan kritik
karena dianggap menyimpang dari semangat kodifikasi klasik yang
menekankan kesederhanaan, kepastian, dan keterpaduan hukum.
Akibatnya, sistem hukum pidana Indonesia menjadi relatif
kom pleks dengan norma-norma pidana yang tersebar di berbagai
instrumen perundang-undangan yang sering kali kontradiktif, tidak
sinkron, dan tidak harmonis, serta susah dipahami oleh masyarakat
umum. Hal ini berpotensi mengurangi transparansi hukum dan
menciptakan ketidakpastian dalam penerapan hukum.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, revisi terhadap KUHP
Nasional sejatinya tidak perlu menunggu puluhan atau bahkan
ratusan tahu sebagaimana pengalaman panjang revisi terhadap Wetboek
van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië yang berlaku sejak 1918 dan baru
digantikan pada tahun 2023. Belajar dari pengalaman Belanda dalam
merevisi Wetboek van Strafrecht sejak diberlakukan pada tahun 1886,
proses pembaruan hukum pidana dapat dilakukan secara lebih dinamis
14 Bidang Studi Hukum Pidana FH UI, 2014, Position Paper RKUHP: Kodifikasi atau
Kompilasi, Depok: Bidang Studi Hukum Pidana FH UI. .
16 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
