Page 38 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

Hal yang membedakan Jerman dari Prancis dan Belanda adalah
adanya kategori ordnungswidrigkeiten yang secara khusus menangani
pelanggaran administratif dan denda melalui sistem administratif,
23
tanpa melalui pengadilan pidana. Berbeda dengan Prancis dan Jerman,
klasifikasi tindak pidana di Belanda diatur hanya menjadi dua kategori
utama, yaitu kejahatan (misdrijven) dan pelanggaran (overtredingen).
Kejahatan adalah tindak pidana yang lebih serius dan dihukum dengan
penjara atau denda besar, sedangkan pelanggaran adalah tindak pidana
yang lebih ringan dan biasanya dihukum dengan denda atau hukuman
24
ringan lainnya.
Hukum pidana Belanda telah berkembang sejak masa pendudukan
Prancis pada awal abad ke-19 ketika Kode Napoléon diberlakukan.
Namun, sistem hukum pidana yang benar-benar independen mulai
terbentuk setelah Belanda memperoleh kembali kemerdekaannya dan
memberlakukan KUHP pada tahun 1886. Pada abad ke-19, Belanda—
sebagaimana negara-negara Eropa lainnya—turut terpengaruh oleh
arus besar kodifikasi hukum yang mendesak perlunya pembentukan
sistem hukum yang sistematis dan terstruktur. Dalam konteks hukum
pidana, perkembangan ini melahirkan pembagian antara kejahatan
berat (misdrijven), pelanggaran ringan (overtredingen), dan pelanggaran
administratif (administratieve overtredingen), meskipun pembagian ter-
sebut tidak setajam pemisahan yang terjadi di Jerman.
Sebagai negara bekas koloni Belanda, Indonesia mewarisi banyak
elemen hukum dari Belanda, termasuk KUHP yang masih digunakan
sampai hari ini dan masih berpengaruh besar dalam perumusan
KUHP Nasional. Sistem klasifikasi tindak pidana di Indonesia—
seperti pembagian antara kejahatan dan pelanggaran—langsung berasal
dari sistem hukum Belanda yang pada gilirannya dipengaruhi oleh
pengembangan hukum di Eropa.
Salah satu perubahan signifikan dalam KUHP Nasional adalah peng-
gabungan Buku II tentang Kejahatan dan Buku III tentang Pelanggaran

23 Ibid.
24 Ibid.

20 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional