Page 37 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional

hukum (rechtsgutslehre)—yang berkembang dalam doktrin hukum
Jerman—sangat berpengaruh di Eropa. Teori ini menyatakan bahwa
suatu perbuatan hanya boleh dikriminalisasi jika merugikan suatu
barang hukum yang dilindungi, seperti jiwa, harta benda, ketertiban
umum, dan sebagainya. Prinsip ini berfungsi sebagai panduan normatif
bagi bagian khusus untuk membatasi kriminalisasi yang berlebihan. 20
Prancis memainkan peran penting dalam sejarah klasifikasi hukum
pidana dengan Kode Napoléon atau Code Pénal yang diperkenalkan pada
awal abad ke-19. Kode ini tidak hanya memengaruhi Prancis, tetapi juga
banyak negara di Eropa, termasuk Belanda. Prancis mengklasifikasikan
tindak pidana ke dalam tiga kategori utama. Pertama, crimes, yaitu ke-
jahatan berat seperti pembunuhan dan pengkhianatan yang dihukum
dengan hukuman penjara atau hukuman berat lainnya. Kedua, délits,
yakni pelanggaran sedang, termasuk penipuan dan kekerasan ringan,
yang biasanya dihukum dengan hukuman penjara singkat atau denda
besar. Ketiga, contraventions, yaitu pelanggaran ringan, seperti pelanggaran
lalu lintas, yang dihukum dengan denda ringan. Klasifikasi ini didasar-
21
kan pada beratnya tindak pidana dan hukuman yang dikenakan.
Mirip dengan Prancis, sistem klasifikasi hukum pidana di Jerman
juga berkembang pada abad ke-19 dengan berfokus pada pemisahan
yang lebih formal antara berbagai jenis tindak pidana. Jerman menge-
lompokkan tindak pidana ke dalam tiga kategori. Pertama, verbrechen,
yaitu kejahatan berat yang dihukum dengan penjara minimal satu tahun,
seperti pembunuhan dan perampokan bersenjata. Kedua, vergehen, yakni
pelanggaran yang lebih ringan daripada verbrechen yang dihukum dengan
pidana penjara di bawah satu tahun atau denda, termasuk pencurian
ringan dan penipuan kecil. Ketiga, ordnungswidrigkeiten, yaitu pelanggar-
an administratif yang dihukum dengan denda administratif. Ini adalah
pelanggaran ringan yang tidak diproses melalui jalur pidana formal.
22

20 Ibid.
21 Ibid.
22 Ibid.

Bab 1 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional: ... 19