Page 28 - Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
P. 28
Portalis dikenal sebagai “filsuf” dalam komisi tersebut. Ia mem-
perjuangkan integrasi prinsip-prinsip hukum Romawi ke dalam kitab
undang-undang yang baru dengan penekanan pada individualisme,
kesetaraan di hadapan hukum, dan perlindungan terhadap hak-hak
pribadi. Pandangan sangat jelas bahwa hukum tidak dapat mengatur
segala sesuatu secara kaku. Oleh karena itu, menurutnya, hakim
harus diberi ruang diskresi untuk menafsirkan hukum sesuai dengan
perubahan dan perkembangan masyarakat. Ia menyatakan bahwa
“mustahil mengatur segalanya dengan aturan yang ketat” dan “hukum
harus memberikan pedoman umum yang fleksibel“.
Code Civil—yang diundangkan pada 21 Maret 1804—mencer-
minkan idealisme ini. Kitab tersebut menyatukan prinsip-prinsip
revolusioner, seperti persamaan di depan hukum, kebebasan beragama,
dan penghapusan hak-hak istimewa feodal. Dengan struktur yang
jelas dan bahasa yang mudah dipahami, Code Civil menjadi model
kodifikasi hukum bagi banyak negara, baik di Eropa, Amerika Latin,
maupun Timur Tengah.
Dalam konteks hukum pidana, warisan pemikiran Portalis tetap
signifikan. Kodifikasi pidana bertujuan untuk menetapkan pedoman
yang jelas mengenai tindak pidana dan sanksinya, menjamin bahwa
hukuman yang dijatuhkan sebanding dengan kejahatan yang dilakukan,
serta melindungi individu dari penerapan hukum yang sewenang-
wenang. Portalis menekankan bahwa tujuan utama dari kodifikasi
adalah menyusun hukum yang sederhana, logis, dan dapat dipahami
oleh semua lapisan masyarakat. Hal itu seperti pernyataan tegas Portalis
yang mengatakan, “Les lois sont faites pour les hommes, et doivent être adaptées
à leur caractère, à leurs habitudes et à leur situation.” Artinya, hukum dibuat
untuk manusia dan harus disesuaikan dengan karakter, kebiasaan, dan
situasi mereka. 10
10 Jean-Étienne-Marie Portalis, 1801, Discours préliminaire du premier projet de Code civil,
Bordeaux: Editions Confluences, https://www.mafr.fr/IMG/pdf/discours_1er_code_
civil.pdf, diakses pada 6 Mei 2025.
10 Hukum Pidana Khusus dalam KUHP Nasional
