Page 28 - SEJARAH SMK KELAS XI
P. 28
f. Pada masa penjajahan Jepang, Majelis Islam A’la Indonesia (MIAI)
dibubarkan karena penolakan Jepang terhadap bentuk politik umat
Islam. Niat Jepang untuk bekerja sama dengan ulama pun pupus,
setelah terjadi silang pendapat terkait upacara seikerei yang dalam
ajaran Islam adalah bentuk kesyirikan. Merasa tak dapat bekerja
sama dengan ulama atau MIAI, akhirnya MIAI dibubarkan. Pada
bulan November 1943, lahirlah Majelis Syuro Muslimin Indonesia
(Masyumi) di Surabaya atas prakarsa Jepang. Masyumi ini menjadi
alat Jepang untuk mendukung kepentingan mereka.
Namun, seiring berjalannya waktu, Masyumi ini mulai diisi oleh
Sumber: https://bit.ly/3S4qm3d
Gambar 1.10 Masyumi dibentuk sejak jajaran pengurus alumni MIAI yang telah dicampakkan oleh Jepang.
zaman penjajahan Jepang
Keuntungan pembelajaran dan sokongan dana dari Jepang inilah yang
dimanfaatkan oleh para pengurus Masyumi untuk melebarkan sayapnya
di seluruh Nusantara. Masyumi mampu membangun jaringan yang
membentang ke seluruh Nusantara, merekrut para milisi kemerdekaan,
serta meraih ketenaran yang terbilang setara dengan kaum nasionalis.
3. Kebijakan di Bidang Birokrasi
Tugas 1.12 Dalam bidang birokrasi, pemerintah Jepang mengeluarkan Undang-
Undang Nomor 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah dan Undang-
Seluruh kota di Jawa dan Madu- Undang Nomor 28 tentang Pemerintah Shu (Syu) dan Tokubetsu Shi
ra, kecuali Solo dan Yogyakarta (Syi) yang menandai berakhirnya pemerintahan sementara.
dibagi atas beberapa struktur Kedua aturan tersebut merupakan pelaksanaan struktur pemerintahan
pe merin tahan. Mengapa Solo dan dengan datangnya tenaga sipil dari Jepang ke Jawa. Tenaga sipil dari Jepang
Yogya karta tidak terkena dampak ditempatkan di Jawa untuk melakukan tujuan reorganisasi pemerintahan
Undang-Undang tentang Aturan
Pemerintahan? Tuliskan jawaban Jepang yang menjadikan Jawa sebagai pusat perbekalan perang. Sesuai
kalian di buku tugas. dengan undang-undang tersebut, seluruh kota di Jawa dan Madura,
kecuali Solo dan Yogyakarta dibagi atas beberapa struktur pemerintahan.
Tabel Struktur Pemerintahan Daerah Masa Pendudukan Jepang
No. Daerah Kota
1. Shu/Syu (Karesidenan) Syi (Pemerintah Kota)
2. Shi/Syi (Kotapraja) Syucokan (Pimpinan Residen)
3. Ken (Kabupaten) Tokubetsushi (Daerah Istimewa)
4. Gun (Kawedanan) Shi-Co (Walikota)
5. Son (Asisten/Kecamatan) Bunken (Sub-Kabupaten)
6. Ku (Desa)
7. Aza (Dusun)
8. Gumi (RT)
14 Sejarah Kelas XI

