Page 27 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas XI

No. Periode Pelaksanaan UUD yang Berlaku

3. 17 Agustus 1950–5 Juli 1959 UUD Sementara 1950
4. 5 Juli 1959–sekarang UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
Tahun 1999–2002 terdapat amen demen UUD NRI Tahun
1945

Meskipun UUD NRI Tahun 1945 telah mengalami beberapa
pergantian dan perubahan, namun semua UUD dalam Pembukaannya
menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasarkan Pancasila yang
mengandung lima sila yang saling berkaitan. Dalam rangkaian perubahan
UUD, rumusan redaksionalnya pernah mengalami perubahan, tetapi
urutan silanya tetap. Rumusan Pancasila dalam Pembukaan Konstitusi
RIS dan UUDS 1950 seperti terlihat dalam tabel berikut.
Tabel 1.5 Rumusan Pancasila pada KRIS dan UUDS 1950

No. Sila Konstitusi RIS UUDS 1950

1. Pertama Ketuhanan Yang Maha Esa Ketuhanan Yang Maha Esa
2. Kedua Peri kemanusiaan Kemanusiaan yang adil dan beradab
3. Ketiga Kebangsaan Persatuan Indonesia

4. Keempat Kerakyatan Kedaulatan rakyat
5. Kelima Keadilan sosial Keadilan sosial

Meskipun susunan redaksinya mengalami perubahan, namun
kandungan nilai (prinsip-prinsip pokok) setiap sila secara sub-
stantif tidak berubah. Peristiwa penting yang berkaitan dengan
dasar negara terjadi dalam Sidang Konstituante pada kurun waktu
1956–1959. Konstituante dibentuk berdasarkan hasil Pemilu
1955 untuk membentuk konstitusi baru bagi negara Republik
Indonesia sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara
1950. Karena perdebatan yang sengit dan tidak mencapai kon-
sensus tentang Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti
UUDS 1950 sampai dengan tahun 1959, akhirnya Presiden Sumber: https://bit.ly/3N07PlO
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan Gambar 1.8 Presiden Sukarno membacakan Dekrit
Presiden 5 Juli 1959
konstitusi Indonesia ke UUD NRI Tahun 1945.
Rumusan final Pancasila sebagai dasar negara dan secara konstitu-
sional mengikat dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan bukanlah
rumusan Pancasila pada 1 Juni 1945 ataupun 22 Juni 1945, melainkan
versi tanggal 18 Agustus 1945. Rumusan itu mendapat pengukuhan
setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. Berdasarkan Lembaran Negara RI
Nomor 75 Tahun 1959, rumusan Pancasila dalam Dekrit Presiden 5 Juli
1959 sama dengan rumusan yang terdapat dalam Pembukaan UUD NRI
Tahun 1945 tanggal 18 Agustus 1945 dengan sedikit perubahan pada
rumusan sila keempat, yaitu permusyawaratan-perwakilan diubah menjadi
permusyawaratan/perwakilan sesuai yang terdaftar dalam Berita Republik
Indonesia Tahun II Nomor 7.

Bab I Menerapkan Sila-Sila Pancasila 13