Page 28 - Pendidikan Pancasila SMA Kelas XI

Wawasan Kewarganegaraan

Konstituante

Dasar hukum pembentukan Konstituante adalah Pasal Mangkusasmito dari Partai Masyumi, Johannes Leimena
134 UUD Sementara 1950, yang berbunyi, Konstituante dari Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Fathurrahman
(Sidang Pembuat Undang-Undang Dasar) bersama-sama Kafrawi dari Nahdlatul Ulama (NU), Sakirman dari Partai
dengan Pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Undang- Komunis Indonesia (PKI), dan Ratu Aminah Hidayat dari
Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI).
Undang-Undang Dasar Sementara ini. Pemilu 1955 pada Sampai tahun 1959, Konstituante belum berhasil
masa Kabinet Burhanuddin Harahap dilaksanakan dengan membentuk UUD baru. Pada saat bersamaan, Presiden
pemungutan suara dilakukan dua kali, yaitu untuk memilih Sukarno menyampaikan konsepsinya tentang Demokrasi
anggota DPR pada tanggal 29 September 1955 dan untuk Terpimpin. Sejak saat itu, diadakanlah pemungutan suara
memilih anggota Dewan Konstituante pada tanggal 15 De- untuk menentukan Indonesia kembali ke UUD NRI Tahun
sember 1955. 1945. Dari ketiga pemungutan suara yang dilakukan,
Konstituante bersidang di Bandung antara bulan sebenarnya mayoritas anggota menginginkan kembali ke
November 1956 hingga 5 Juli 1959. Terdapat tiga blok UUD NRI Tahun 1945, tetapi terbentur dengan jumlah yang
utama dari partai-partai dan golongan yang memiliki tidak mencapai 2/3 suara keseluruhan. Setelah pemungutan
perwakilan di Konstituante, yaitu Blok Pancasila (274 suara ketiga, serempak para fraksi memutuskan tidak akan
kursi atau 53,3%), Blok Islam (230 kursi atau 44,8%), lagi mengikuti Sidang Konstituante setelah reses 3 Juli 1959.
dan Blok Sosio-Ekonomi (10 kursi atau 2%). Konstituante Keadaan gawat inilah yang menyebabkan Presiden Sukarno
dipimpin oleh Wilopo dari Partai Nasional Indonesia (PNI) mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang mengakhiri
sebagai ketua, adapun wakil ketua antara lain Prawoto keberadaan Konstituante.

Selanjutnya, rumusan lengkap sila-sila Pancasila diperkuat dalam
Smart Learning Instruksi Presiden RI Nomor 12 Tahun 1968 tanggal 13 April 1968

tentang Tata Urutan dan Rumusan dalam Penulisan/Pembacaan/
Pengucapan Sila-Sila Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan
Pindai QR Code berikut.
UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rumusan tersebut adalah
sebagai berikut.
a. Ketuhanan Yang Maha Esa
b. Kemanusiaan yang adil dan beradab
c. Persatuan Indonesia
d. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam per-
Sumber: https://bit.ly/3SSdC2f
Sumber asli: https://bit.ly/3PLrWFV mus yawaratan/perwakilan
Catatlah hal-hal penting apa saja e. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia
yang kalian dapat dan buatlah Hal yang paling mendasar atau prinsip dari Pancasila bukanlah pada
kesimpulan.
urutan dan susunan redaksinya, melainkan pada kandungan nilai sila-sila
Pancasila.

Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kehidupan politik mulai tenang.
Akan tetapi, dalam perkembangannya kemudian terjadi penyimpangan
terhadap UUD NRI Tahun 1945. Pancasila sebagai dasar dan ideologi
negara mengalami ancaman dari ideologi komunis yang diusung oleh
PKI dan organisasi di bawahnya. Tindakan dan penyebarluasan ideologi
komunis yang dilakukan oleh PKI telah menimbulkan respons dari
kelompok antikomunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan
antara elit politik nasional.

14 Pendidikan Pancasila Kelas XI