Page 38 - Hukum Perbankan Indonesia
P. 38

Undang-undang ini mengatur pembentukan  Federal Reserve
                 System, yang berfungsi sebagai bank sentral Amerika Serikat. Sistem
                 ini terdiri dari 12 bank Federal Reserve regional yang masing-masing
                 bertugas melayani wilayah tertentu. Bank-bank ini bertugas menyedi-
                 akan layanan perbankan sentral di wilayah masing-masing, termasuk
                 memegang cadangan bank-bank anggota dan menyediakan fasi-
                 litas diskonto. Selain itu, Federal Reserve System memiliki dewan
                 gubernur di Washington, D.C., yang bertugas merumuskan kebi-
                 jakan moneter secara terpusat.
                     Pembentukan  Federal Reserve System menandai transformasi
                 signifikan dalam peran pemerintah federal dalam sistem perbankan
                 dan perekonomian. Dengan adanya bank sentral, Amerika Serikat kini
                 memiliki institusi yang mampu mengelola kebijakan moneter, menjaga

                 stabilitas keuangan, dan mengatur dan mengawasi bank. Federal Reserve
                 juga bertindak sebagai lender of last resort, yang sangat penting untuk
                 mencegah kepanikan keuangan seperti yang terjadi sebelumnya.
                     Pembentukan Federal Reserve System merefleksikan evolusi pemi-
                 kiran tentang peran pemerintah dalam ekonomi dan pentingnya lembaga
                 yang mampu mengelola kebijakan moneter secara efektif. Hingga
                 saat ini, Federal Reserve memainkan peran kunci dalam perekono-
                 mian Amerika Serikat, termasuk mengendalikan inflasi, mendukung

                 pertumbuhan ekonomi, dan memastikan stabilitas sistem keuangan.
                 Sistem ini juga menjadi model bagi bank sentral di banyak negara lain
                 di dunia.










                     perjanjian privat antara bank-bank besar yang berfungsi untuk memfasilitasi kliring cek
                     dan menyediakan likuiditas darurat bagi anggota mereka. Model ini memungkinkan
                     sistem perbankan tetap terdesentralisasi tetapi dengan mekanisme koordinasi yang
                     lebih baik dalam menghadapi krisis likuiditas (Ibid., hlm. 16).


                 22   Hukum Perbankan Indonesia dan Respons …
   33   34   35   36   37   38   39   40