Page 34 - Hukum Perbankan Indonesia

3. Era Perbankan Bebas (Free Banking Era)

Setelah penutupan Second Bank of the United States pada tahun 1836,
negara tersebut memasuki periode yang dikenal sebagai Era Perbankan
Bebas atau Free Banking Era, yang berlangsung hingga tahun 1863.
25
Selama era ini, ketiadaan bank sentral nasional membuat regulasi
perbankan diserahkan sepenuhnya kepada pemerintah negara bagian.
Undang-undang perbankan negara bagian memungkinkan pendirian
bank-bank baru dengan relatif mudah—selama mereka memenuhi
persyaratan tertentu, seperti penyetoran obligasi negara bagian atau
aset lain sebagai jaminan.
Ciri khas era ini adalah maraknya pendirian bank-bank negara
bagian dan penerbitan mata uang kertas oleh masing-masing bank
tersebut. Mata uang kertas ini biasanya didukung oleh obligasi negara
bagian atau aset-aset lain, tetapi tingkat jaminan dan nilai uang tersebut
sangat bervariasi. Kurangnya pengawasan federal dan standar yang
tidak konsisten menciptakan ketidakpastian dalam sistem perbankan.
Hak tersebut disebabkan oleh kualitas serta keandalan mata uang yang
berbeda-beda antara satu bank dan bank lain.

Era Perbankan Bebas ditandai oleh sejumlah tantangan signifikan
berikut.
a. Ketidakstabilan finansial. Tanpa regulasi dan pengawasan yang
memadai, banyak bank beroperasi dengan praktik yang tidak
bertanggung jawab. Beberapa di antaranya adalah “bank liar” atau
wildcat banks, yang didirikan di daerah terpencil dan menerbitkan
uang kertas tanpa dukungan aset yang cukup. Praktik ini mening-
katkan risiko kegagalan bank dan merugikan kepercayaan publik
terhadap sistem perbankan.
b. Ketidakseragaman mata uang. Dengan setiap bank menerbitkan
mata uangnya sendiri, terjadi keragaman bentuk, desain, dan nilai
mata uang kertas. Hal ini menimbulkan kebingungan dan kesu-

25 Baca juga, Free Banking Era dalam Macey Miller, 1997, Banking Law and Regulation,
Aspen Law & Business, hlm. 8–10.

18 Hukum Perbankan Indonesia dan Respons …