Page 36 - Hukum Perbankan Indonesia

dalam mendanai upaya perang dan menjaga kestabilan ekonomi di
tengah perpecahan negara. Sebagai respons terhadap situasi ini, Kongres
Amerika Serikat mengesahkan UU Bank Nasional (National Bank Act)
pada tahun 1863—yang kemudian diperbarui dan diperkuat dengan
undang-undang tambahan pada tahun 1864. 26
Tujuan utama dari UU Bank Nasional adalah untuk menciptakan
sistem perbankan nasional yang lebih terstruktur dan terkontrol oleh
pemerintah federal. Melalui undang-undang ini, bank-bank nasional
dapat didirikan dengan memperoleh piagam (charter) dari pemerintah
federal, bukan dari pemerintah negara bagian seperti sebelumnya.
Bank-bank nasional ini diberi wewenang untuk menerbitkan mata
uang nasional dengan seragam, serta didukung oleh obligasi peme-
rintah federal yang mereka miliki. 27
Selain itu, untuk mendorong bank-bank negara bagian agar
bergabung dalam sistem perbankan nasional, pemerintah menerapkan
pajak yang tinggi terhadap uang kertas yang diterbitkan oleh bank-bank
negara bagian. Pajak ini membuat penerbitan mata uang oleh bank
negara bagian menjadi tidak ekonomis, sehingga banyak bank memilih
untuk memperoleh piagam nasional atau menghentikan penerbitan
uang kertas.
UU Bank Nasional menandai langkah penting dalam evolusi
sistem perbankan Amerika Serikat. Dengan menciptakan kerangka
hukum yang lebih kuat dan sistematis, undang-undang ini membantu
mengatasi banyak masalah yang muncul selama Era Perbankan Bebas.
Selain itu, undang-undang ini meletakkan dasar bagi perkembangan
lebih lanjut sistem perbankan dan moneter, yang akhirnya mengarah
pada pembentukan Federal Reserve System pada tahun 1913.

26 Ibid., hlm. 11.
27 Undang-undang ini didorong oleh Menteri Keuangan AS saat itu, Salmon P. Chase,
yang melihat perlunya sistem perbankan nasional untuk mendukung pembiayaan
Perang Saudara (Civil War) dan memperkuat kontrol federal atas mata uang. Chase
meyakini bahwa sistem ini akan membantu pemerintah dalam menerbitkan dan
mengelola uang kertas nasional yang lebih stabil dan terpercaya (Macey Miller, loc.
cit.).

20 Hukum Perbankan Indonesia dan Respons …