Page 33 - Hukum Perbankan Indonesia

rintah, pemberian pinjaman kepada pemerintah dan entitas lain-lain,
serta pengawasan terhadap praktik perbankan—termasuk regulasi
penerbitan mata uang oleh bank-bank negara bagian.
Namun, keberadaan Second Bank of the United States menim-
bulkan kontroversi dan perdebatan politik yang intens. Presiden
Andrew Jackson menjadi penentang utama bank ini. Ia mengang-
gapnya sebagai simbol kekuasaan berlebihan yang dipegang oleh elit
finansial dan ancaman terhadap prinsip-prinsip demokrasi Amerika.
Jackson berpendapat bahwa Second Bank of the United States ini tidak
konstitusional serta menciptakan monopoli yang merugikan kepen-
tingan rakyat biasa, khususnya kalangan agraris dan kelas pekerja.
Konflik ini dikenal sebagai Bank War, sehingga Jackson mengambil
langkah-langkah agresif untuk membatasi kekuasaan bank tersebut.

Pada tahun 1832, Jackson memveto RUU yang bertujuan mem -
perpanjang piagam Second Bank of the United States. Selanjutnya, ia
24
memindahkan dana federal dari Second Bank of the United States ke
bank-bank negara bagian. Tindakan ini secara signifikan melemahkan
posisi Second Bank of the United States. Setelah piagam federalnya
berakhir pada tahun 1836, Second Bank of the United States kehi-
langan statusnya sebagai bank nasional. Kemudian Second Bank of
the United States beroperasi sementara sebagai bank negara bagian

di Pennsylvania sebelum akhirnya tutup pada 1841. Kejatuhan Second
Bank of the United States meninggalkan jejak mendalam dalam sejarah
ekonomi dan politik Amerika. Selain itu, runtuhnya Second Bank of the
United States ini sekaligus menandai pergeseran sistem perbankan
menuju yang lebih terdesentralisasi.

24 Jackson memandang bank ini sebagai lembaga yang tidak hanya melampaui
kewenangan konstitusional tetapi juga memberikan kekuatan ekonomi yang tidak
proporsional kepada kelompok elite. Vetonya didasarkan pada keyakinan bahwa bank
nasional menciptakan ketimpangan ekonomi dan politik serta bertentangan dengan
prinsip kedaulatan rakyat dan demokrasi yang lebih luas (Ibid., hlm. 8).

Bab 1 Bank sebagai Lembaga Kepercayaan 17