Page 29 - Hukum Perbankan Indonesia

Krisis ini dimulai dengan jatuhnya pasar saham pada Oktober
1929, yang dikenal sebagai Black Tuesday. Dampaknya tidak hanya
terbatas pada pasar saham, tetapi juga merambat ke sektor perbankan
dan ekonomi secara keseluruhan. Spekulasi berlebihan dan ekspansi
kredit yang agresif selama dekade 1920-an menciptakan gelembung
aset yang akhirnya pecah. Bank-bank memberikan kredit secara besar-
besaran kepada individu dan perusahaan yang kemudian diinvestasikan
dalam pasar saham. Setelah pasar saham runtuh, kepercayaan publik
terhadap bank menurun drastis. Penarikan dana secara besar-besaran
oleh nasabah menyebabkan banyak bank kekurangan likuiditas dan
terpaksa menutup operasinya.
Antara tahun 1930 dan 1933, diperkirakan sekitar 9.000 bank
di Amerika Serikat mengalami kegagalan. Hal ini memperparah
kontraksi ekonomi karena kredit menjadi langka serta menghambat
investasi dan konsumsi. Jumlah uang yang beredar mengalami penu-
runan akibat kegagalan bank dan penarikan dana massal menyebabkan

deflasi. Hal tersebut meningkatkan beban utang riil dan memper-
dalam depresi ekonomi.
Di tengah kesulitan yang melanda dunia perbankan, berbagai
upaya dilakukan untuk membangun kerangka kerja sama internasi-
onal yang baru dalam sistem pembayaran dan ekonomi. Pada tahun
1920, sebuah konferensi diadakan di Brussel dengan dukungan
dari Liga Bangsa-Bangsa (LBB). Dari konferensi tersebut, muncul
19
pendapat yang merekomendasikan bahwa setiap negara harus memi-

liki bank sentral yang bertanggung jawab atas pengendalian keuangan,
mengikuti model Bank of England. Dua tahun kemudian, pada tahun
1922, konferensi lanjutan diadakan di Genoa, Italia.
Salah satu hasil penting dari Konferensi Genoa adalah reko-
mendasi untuk menggunakan uang kertas sebagai bagian dari sistem
moneter di setiap negara, dengan tujuan mengurangi ketergantungan

19 Ibid.

Bab 1 Bank sebagai Lembaga Kepercayaan 13