Page 33 - Ilmu Negara

ertian-pengertian hukum. Agar bisa sampai ke atas, kita tidak cukup
dengan abstraksi saja, tetapi kita harus mengkritisi serta menganalisis,
24
sehingga menjumpai dua paham, yaitu monisme dan dualisme.
Mr. Kisch mengemukakan suatu teori stufenbouw yang lebih jelas.
Ia mengemukakan bahwa teori stufenbouw terdiri atas tiga tingkat, yaitu
sebagai berikut. 25
1. Abstrakte norm. Merupakan norma hukum tertinggi yang meru-
pakan tujuan hukum dan menjadi asas-asas hukum, misalnya
keadilan.
2. Generalle norm (tussen norm). Merupakan suatu norma hukum
yang terdapat dalam kitab-kitab hukum atau suatu undang-
undang pokok. Pelaksanaannya kadang tidak selalu sama dengan
yang tertulis dalam kitab-kitab hukum. Misalnya, kitab hukum
pidana menetapkan tindak pidana pembunuhan dapat dikenakan
hukuman penjara 20 tahun, adapun dalam pelaksanaannya dapat
berubah menjadi 15 tahun.
3. Concrete norm (casus norm). Adalah segala norma yang ada dan
berlaku dalam masyarakat disebut.

24 Paul Scholten mengatakan bahwa dengan metode abstraksi kita tak mungkin sampai
kepada cita hukum dan dengan hanya melihat pada tata hukum saja tidak mungkin
pula. Sehingga, menurut Scholten hal ini harus dengan cara dualistis. Contoh paham
dualistis Scholten adalah di posisi paling bawah sendiri manusia adalah manusia, lebih
ke atas lagi mungkin sejenis dengan kera, di atasnya lagi mungkin binatang menyusui,
dan akhirnya yang lebih tinggi apa? Makhluk hidup. Makhluk hidup bisa juga binatang,
tetapi bisa juga amfibi. Determinasi adalah sebaliknya, yaitu memperoleh sifat-sifat
yang khusus untuk dapat meningkat daripada ketentuan yang umum kepada yang
khusus. Jadi, dalam stufenbouw, kita dijelaskan tentang “monisme” seperti pula halnya
dengan pendapat Kelsen, hanya saja pangkal haluannya berbeda. Kelsen berpangkal
pada Rudolf Smend dan kemudian sampai pada tata hukum. Adapun Adolf Merkel
mulai dari tata hukum dan dengan metode abstraksilah kita baru akan sampai pada
cita hukum.
Kita kembali pada peninjauan ilmu negara. Menurut Kelsen, hal ini yang terlalu abstrak
dan tidak melihat kenyataan dari negara. Heller menolak ilmu negara dari Kelsen dan
ia mengemukakan ilmu negara yang lain. Kelsen termasuk mazhab Wina, sedangkan
Heller tergabung dalam aliran hukum publik Jerman, dari Universitas Berlin. Dua
orang tokoh kenamaan yang juga termasuk aliran hukum publik Jerman adalah Carl
Schmitt dan Rudolf Smend. Jadi, ketiga orang tokoh kenamaan dari aliran hukum
publik Jerman berpendapat bahwa peninjauan mengenai negara tidak bisa dengan
hanya cara yuridis saja.
25 Ibid, hal. 21-22.

Bab 1 Pendahuluan 21