Page 30 - Ilmu Negara
P. 30

Menurut Kelsen, peninjauan terhadap negara harus menggunakan
                 satu segi saja, yaitu yuridis dengan menggunakan metode monismus
                 (metode hukum yang murni). Hal ini karena pada dasarnya negara
                 merupakan perwujudan dari tata hukum nasional. Oleh karena itu,
                 negara sama dengan hukum.
                     Maksud dari suatu tata hukum nasional adalah, hukum bukan
                 merupakan suatu hal yang simpang siur, tetapi merupakan suatu ting-
                 katan hukum nasional—hukum yang lebih rendah harus bersumber
                 pada hukum yang lebih tinggi. Demikian seterusnya, sampai akhirnya
                 mencapai suatu norma dasar (grund norm) yang menjadi sumber dari
                 seluruh hukum yang berlaku. Teori tingkatan  hukum ini disebut
                 stufenbouw des recht.
                                 21
                     Sebenarnya, sebutan stufenbouw des recht bukan berasal dari Hans
                 Kelsen, tetapi berasal dari seorang sarjana  bernama Adolf Merkel.
                 Hans  Kelsen adalah pihak yang menyempurnakan.  Teori tingkatan
                 hukum (stufenbouw) dari Adolf Merkel merupakan suatu cara abstraksi/
                 induktif dari ketentuan yang khusus kemudian meningkat pada yang
                 pokok, akhirnya sampai pada suatu cita hukum.

                     Dengan  demikian, cita  hukum  berawal dari suatu  tata  hukum
                 yang merupakan ketentuan hukum terbawah. Hal tersebut bersumber
                 dari pengertian-pengertian hukum. Pengertian-pengertian  hukum
                 tersebut bersumber dari ketentuan hukum lebih tinggi—yaitu kate-
                 gori hukum—dan akhirnya sampai pada cita hukum yang merupakan
                 suatu ketentuan hukum yang pokok.  Berikut ini adalah gambaran dari
                                                 22
                 gagasan Merkel tersebut.






                     menuhi syarat sosiologis. Walaupun Agrarische Wet ini secara yuridis sah—karena di-
                     buat oleh pihak yang berwenang. Hal ini kalau menurut Kelsen harus berlaku sebagai
                     hukum. Apabila UU Agraria ini dipaksakan berlakunya di Sumatera, maka akan terjadi
                     pemberontakan.
                 21   Ibid, hal, 18, 21.
                 22   Ibid, hal. 22.


                 18   Ilmu Negara
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35