Page 14 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

rintah sebagai tantangan dan masih tetap diperjuangkan hingga saat
ini. Penolakan di awal-awal pemberlakuan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999 dilatarbelakangi oleh ketidaksesuaian konsep undang-
undang ini dengan budaya masyarakat yang kolektif, tepa salira, gotong
royong, kekeluargaan, dan kebersamaan. Semua prinsip hidup yang
telah membudaya bagi masyarakat Indonesia ini bertolak belakang
dengan prinsip persaingan. Kata persaingan memuat makna individu-
alisme, egoisme, dan hasrat yang besar untuk menang serta menjadi
terdepan. Konsep ini menjadi tabu dalam masyarakat Indonesia saat
itu. Meskipun demikian, penolakan secara masif tidak dapat dilakukan.
Kondisi ekonomi yang memprihatinkan menyebabkan masyarakat
mau tidak mau harus patuh dan menerima lahirnya undang-undang
yang menjadi desakan International Monetary Fund (IMF) sebagai
syarat pemberian donasi pinjaman untuk pemulihan perekonomian
Indonesia.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada
dasarnya hendak mencapai dua efisiensi (Sjahdeini, 2000: 27), yaitu
1) efisiensi bagi para pelaku pasar (productive-efficiency), dan 2) efisi-
ensi bagi masyarakat (allocative-efficiency). Hal ini terurai dalam Pasal
3 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang menjabarkan tujuan
pembentukan undang-undang yang berupa allocative-efficiency dengan
menggunakan istilah “efisiensi ekonomi nasional” dan productive-effi-
ciency dengan menggunakan istilah “efisiensi dalam kegiatan usaha”.
Pasar yang sehat adalah pasar yang mampu menciptakan efisiensi
dengan memenuhi berbagai kebutuhan yang dapat memberikan kese-
imbangan antara kepentingan umum dan kepentingan pelaku usaha.
Persaingan dalam dunia usaha berarti upaya mendapatkan keun-
tungan dalam suatu mekanisme pasar dengan hasil akhir yang akan
dinikmati oleh konsumen. Hal tersebut dapat berupa bentuk harga
murah, variasi atau ragam produk pilihan, pelayanan prima, ketersediaan
produk yang selalu terpenuhi, kemudahan akses dalam memperoleh
produk, informasi yang lengkap atas suatu produk, berbagai promosi
yang ditawarkan, dan sebagainya. Persaingan usaha merupakan langkah

2 Hukum Persaingan Usaha Indonesia