Page 18 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

manusia sehari-hari. Muatan globalisasi pun tidak hanya sebatas
ekonomi, tetapi juga memengaruhi bidang-bidang lain dalam kehi-
dupan manusia.
Pengaruh globalisasi memang menciptakan dunia tanpa batasan-
batasan. Artinya, ia dapat menciptakan peluang-peluang bagi
berbagai bangsa untuk memperoleh keuntungan dari proses globali-
sasi melalui percepatan laju pembangunan serta peredaran informasi
dan teknologi sebagai salah satu dampak positifnya (Sunaryati, 1997).
Namun di sisi lain, globalisasi menciptakan kapitalisme, imperialisme,
atau kolonialisme baru sebagai akibat dari tidak terakomodasinya aspi-
rasi berbagai pihak secara global, khususnya pada negara berkembang
yang memiliki modal, ilmu pengetahuan, dan teknologi lebih rendah
dibanding negara maju.
Tantangan ini menjadi persoalan serius bagi negara berkembang
dan negara tertinggal yang terdominasi negara maju atas cakupan
dalam World Trade Organization (WTO). Khususnya penguasaan
dalam bidang jasa, HAKI, dan investasi, yang merupakan bidang-
bidang yang sangat dikuasai oleh negara maju. Padahal, dalam
perdagangan bebas perlakuan yang sama harus dapat diterapkan bagi
komoditas semua negara di pasar internasional. Dalam GATT, hal
ini dikenal dengan istilah The Most Favoured Nations Principle. Upaya
untuk menciptakan persaingan usaha sehat antarnegara pada dasarnya
telah dilakukan, tetapi persoalan yang mendasar adalah praktiknya
dalam konteks perdagangan yang masih memiliki kendala.

A. MILESTONES PERKEMBANGAN HUKUM
PERSAINGAN USAHA INTERNASIONAL

Pada tahun 1940, dalam Havana Charter yang dirancang untuk mencip-
takan International Trade Organization (ITO), dimasukkan satu klausul
mengenai praktik bisnis restriktif dalam jasa tertentu, seperti peng-
angkutan, telekomunikasi, asuransi dan perbankan. Saat usaha untuk
menciptakan ITO itu tidak berhasil, didirikanlah GATT (General Agre-

6 Hukum Persaingan Usaha Indonesia