Page 22 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

keuntungan. Untuk mencapai keinginan tersebut, mereka harus bersaing
satu sama lain. Untuk menghindari persaingan tidak sehat, diperlukan
aturan main yang disebut dengan hukum persaingan—seperti halnya
dalam pertandingan olahraga ada aturan main yang telah disepakati.
Aturan main yang telah ada—seperti undang-undang—tersebut perlu
ditegakkan. Agar undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik,
penegak hukum beserta masyarakat—khususnya masyarakat peng-
usaha—haruslah memiliki kesadaran hukum yang tinggi. Selain itu,
fasilitas pendukung penegakan hukum dan budaya hukum yang baik
juga diperlukan. Kelima faktor ini merupakan satu sistem yang saling
berkaitan. Apabila salah satu subsistem tidak baik, penegakan hukum
tidak akan berjalan.
Pengaturan persaingan usaha telah berkembang dan diadopsi oleh
banyak negara. Saat ini, hampir semua negara memiliki pengaturan
nasional tentang persaingan usaha. Tujuan utama dari pembentukan
hukum persaingan usaha yang dilakukan oleh setiap negara adalah
untuk meletakkan dasar bagi suatu negara dalam menegakkan hukum
persaingan usaha. Pada akhirnya, upaya tersebut dapat menciptakan
stabilitas perekonomian negara dan menjaga iklim persaingan usaha
yang sehat. Persaingan sehat ini adalah salah satu syarat atau indikator
yang digunakan oleh negara untuk dapat mengelola perekonomian
yang berorientasi pasar, karena hal ini akan menarik investor untuk
melakukan kegiatan usaha di negara tersebut. Regulasi persaingan
usaha merupakan jaminan bagi daya tarik negara lain untuk melakukan
investasi pada suatu negara. Hal inilah yang menjadi poin penting bagi
perkembangan dan percepatan kemajuan suatu negara.

B. PERKEMBANGAN HUKUM PERSAINGAN
USAHA INDONESIA

Saat ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan persaingan usaha
yang dikenal dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

10 Hukum Persaingan Usaha Indonesia