Page 24 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

KUH Perdata yang menyatakan bahwa barang siapa yang melakukan
perbuatan melawan hukum serta membuat orang lain rugi akibat dari
perbuatannya, ia wajib mengganti rugi, dan sebagainya.
Selain KUH Perdata, ada beberapa pengaturan persaingan usaha
yang pernah diberlakukan pada beberapa perundang-undangan di
Indonesia, meskipun sifatnya terpencar/khusus sesuai sektor masing-
masing (Nadapdap, 2009). Di antaranya adalah sebagai berikut.
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar
Pokok-Pokok Agraria dengan dua poin berikut.
a. Pemerintah mencegah adanya usaha-usaha dalam lapangan
agraria dari organisasi-organisasi dan perorangan bersifat
mono poli swasta.
b. Usaha-usaha pemerintah dalam lapangan agraria yang bersifat
monopoli hanya dapat diselenggarakan dengan undang-
undang (Pasal 13).
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian.
Undang-undang ini menekankan perlunya penyelenggaraan
industri oleh pemerintah dengan tujuan—antara lain—untuk
mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta
mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok

atau perseorangan yang meru gikan masyarakat (Pasal 3).
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan
Indikasi Geografis. Undang-undang ini mencegah pemusatan
atau penguasaan industri oleh salah satu kelompok atau pero-
rangan dalam bentuk monopoli yang merugikan masyarakat.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 jo. Undang-Undang
Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-
undang ini menyatakan bahwa perbuatan hukum penggabungan,
peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan
hal-hal berikut (Pasal 104).
a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan kar -
yawan perseroan.
b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam mela-
kukan usaha.

12 Hukum Persaingan Usaha Indonesia