Page 28 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

3. Penguasaan suatu saham perusahaan yang dilakukan oleh peru-
sahaan lain yang berakibat mengurangi persaingan antara perusa haan

yang mengeluarkan saham dengan perusahaan yang menguasai
saham tersebut. Hal ini akan menimbulkan kendala dalam setiap
bagian perniagaan atau kendala dalam masyarakat, atau cende-
rung menimbulkan keadaan monopoli.
4. Keanggotaan dewan direksi yang sama pada dua atau lebih peru-
sahaan yang dapat menimbulkan persoalan persaingan usaha. Hal
ini terjadi jika salah satu perusahaan memiliki modal, surplus,
dan laba tidak dibagikan dalam jumlah besar. Jika perusahaan lain
merupakan pesaing—baik sebelumnya maupun sesudahnya—
keanggotaan direksi yang sama dapat membuka peluang terjadinya
pengendalian pasar. Kondisi ini semakin berisiko jika disertai
dengan perjanjian atau kesepakatan di antara perusahaan-perusa-
haan tersebut.
Adapun The Federal Trade Commision Act merupakan lembaga
independen yang mengatur jajaran keanggotaan komisi yang bertugas
melakukan pengawasan, pemrosesan, atau pelaksanaan undang-
undang antimonopoli serta berhak menjatuhkan sanksi terhadap
setiap orang atau badan hukum yang melanggar undang-undang anti-
monopoli (Maulana, 2000: 208–210). Di Indonesia, komisi ini sama
dengan KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha).

Selain mengatur tentang larangan praktik monopoli dan persa-
ingan usaha tidak sehat, antitrust laws Amerika juga mengatur mengenai
pengecualian-pengecualian lain (Nusantara dan Harman, 1999). Berikut
adalah sebagian di antaranya.
1. The Clayton Act mengecualikan organisasi-organisasi yang berka-
itan dengan pertanian dan hortikultura, termasuk kerja sama dalam
hal pertanian, perikanan, dan organisasi-organisasi koperasi lainnya.
2. The Interstate Commerce Act mengatur mengenai kendaraan
bermotor, kereta api, kapal laut, dan alat pengangkutan umum
lainnya. Pada umumnya, jika ICC (Interstate Commerce Commis-

16 Hukum Persaingan Usaha Indonesia