Page 30 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

Bagaimanapun juga, sebuah serikat buruh tidak dapat bergabung
dengan pihak ketiga dalam kegiatan-kegiatan antikompetitif yang
tidak memberi legitimasi kepada kepentingan anggota serikat
buruh, karena kepentingan-kepentingan tersebut pada dasarnya
ditentukan oleh pengadilan.
Pengecualian dalam pengaturan persaingan usaha menjadi aturan
tambahan yang memperlihatkan bahwa antitrust laws tidaklah kaku
serta mengesampingkan nilai keseimbangan dan kemanfaatan.

Tonggak pemberlakuan hukum persaingan usaha di Jepang dimulai
pada 14 April 1947 saat Majelis Nasional (National Diet) Jepang
mengesahkan Act Concerning Prohibition of Private Monopoly and
Maintenance of Fair Trade (Act No. 54 of 14 April 1947). Dalam bahasa
Jepang, undang-undang ini diberi nama Shiteki Dokusen no Kinshi
Oyobi Kosei Torihiko no Kakuho ni Kansuru Horitsu, yang lebih
dikenal dengan istilah Dokusen Kinshi Ho. Timbulnya undang-
undang antimonopoli di Jepang berbeda dengan antimonopoli di

Amerika. Undang-undang antimonopoli di Jepang timbul sebagai
akibat dari kekalahannya dalam Perang Dunia Kedua. Peraturan
tersebut dibuat berdasarkan tiga pokok kebijaksanaan sebagai berikut.
1. Reformasi pertanahan.
2. Reformasi perburuhan.
3. Demokratisasi industri.

Dalam memperhatikan kebijaksanaan ketiga, pemerintah Jepang
memandang perlu penghapusan holding companies (seperti pembubaran
zaibatsu, monopoli privat, dan sebagainya). Alasan lain pemerintah
Jepang memberlakukan ketiga kebijaksanaan tersebut adalah adanya

kekhawatiran akan munculnya kembali militerisme baru Jepang.
Sebelum perang, hubungan organisasi kartel dengan pemerintah amat
erat dan berada di bawah perlindungan yang sah. Undang-undang
antimonopoli Jepang membagi tiga kategori dasar perilaku yang dila-
rang, yaitu:

18 Hukum Persaingan Usaha Indonesia