Page 29 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

sion) menyetujui tindakan-tindakan dalam bisnis-bisnis tersebut,
mereka dikecualikan dari antitrust laws. Namun, jika kegiatan
tersebut tidak disetujui oleh ICC, pemerintah harus mengambil
alih dalam hal ini.
3. The Export Trading Company Act 1982 yang mulai berlaku
pada akhir tahun 1983 memungkinkan seorang penjual atau satu
kelompok penjual untuk menerima sertifikat dari Department
of Commerce dan Department of Justice yang memberikan
imunitas antitrust terbatas (limited antitrust immunity) untuk kepen-
tingan perdagangan ekspor.
4. Merger bank juga dikecualikan dengan syarat mendapatkan izin
dari attorney general terlebih dahulu.

5. Doktrin Parker memungkinkan pemerintah untuk membatasi
persaingan dalam industri-industri yang berhubungan dengan
public utilities, seperti cable television, pelayanan kaum profesional
seperti perawat, atau transportasi umum seperti taksi.
6. Legislasi negara memprioritaskan pelaksanaan UU Antitrust
Federal, di antaranya untuk bisnis asuransi. Pengecualian ini
diatur melalui The McCarran–Ferguson Act. Pengecualian ini
tidak dapat berlaku jika hukum negara mengizinkan penjamin
asuransi untuk melakukan boikot, intimidasi, dan paksaan.

7. Berdasarkan Doktrin Noerr–Pennington, lobi yang dilakukan
untuk memengaruhi para pembuat undang-undang atau lembaga
lainnya tidaklah bertentangan dengan hukum. Sebabnya, Aman-
demen Pertama (First Amendment) memberikan hak bagi tiap
individu untuk menyampaikan petisi kepada pemerintah, meskipun
tujuan mereka bersifat antikompetitif.
8. Kegiatan-kegiatan tertentu dari serikat buruh dikecualikan dari
undang-undang antimonopoli karena The National Labour Rela-
tions Act mendukung serta melindungi collective bargaining dalam
menetapkan upah (fix wages) dan persyaratan-persyaratan kerja.

Bab 2 Politik Hukum Persaingan Usaha 17