Page 33 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

d. pengikatan suatu kontrak dengan kewajiban tambahan yang,

ber dasarkan sifatnya atau menurut kebiasaan komersial, tidak

berkaitan langsung dengan pokok kontrak.
Selanjutnya, terdapat beberapa perubahan dalam Pakta Amsterdam
(The Treaty of Amsterdam) yang berlaku efektif pada 1 Mei 1999.
Pasal 85 dalam Pakta Roma menjadi Pasal 81 dalam Pakta Amsterdam,
sedangkan Pasal 86 menjadi Pasal 82. Pengaturan yang lebih detail
dari ketentuan-ketentuan pada pasal-pasal ini diturunkan dalam bebe-
rapa bentuk seperti regulation, notices, directives, dan decision. Keunikan
lainnya di Uni Eropa adalah beberapa negara memiliki hukum persa-
ingan yang berbeda.

Pengaturan mengenai pengecualian juga diberlakukan dalam
Pasal 81 ayat (3) Pakta Amsterdam yang menetapkan beberapa perjan-
jian yang dibuat para pelaku usaha yang dapat dikecualikan, seperti
perjanjian yang dilakukan untuk meningkatkan kemampuan produksi
dan distribusi barang atau untuk memperbaiki keandalan teknis atau
untuk kepentingan ekonomi yang lebih luas. Hasil-hasil perjanjian
tersebut dapat dinikmati oleh konsumen dalam rangka pemenuhan
kebutuhan dan peningkatan kesejahteraan konsumen, karena tujuan
akhirnya tidaklah mengarah pada monopoli. Ada beberapa peraturan
yang diterbitkan oleh Uni Eropa dalam menetapkan pedoman atau
standarisasi prosedur pengecualian, antara lain sebagai berikut.
a. Commission Regulation 1983/83 (Exclusive Distribution Agree-
ments).
b. Commission Regulation 1984/83 (Exclusive Purchasing Agree-
ment).
c. Commission Regulation 417/85 (Specialization Agreements)
yang diamandemen dalam Commission Regulation 151/93.

d. Commission Regulation 418/85 (Research and Development
Agreements).
e. Commission Regulation 2349/84 (Patent Licensing Agreements)
yang diamandemen dalam Commission Regulation 151/93.

Bab 2 Politik Hukum Persaingan Usaha 21