Page 34 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia
P. 34
f. Commission Regulation 4087/88 (Franchise Agreements).
g. Commission Regulation 556/89 (Know-how Licensing Agre-
ements) yang diamandemen dalam Commission Regulation
151/93.
h. Commission Regulation 123/85 (Motor Vehicle Distribution and
Servicing Agreements).
Pengawasan pemberlakuan pengaturan persaingan usaha di Uni
Eropa adalah Directorate General IV (DG-IV). Apabila ada kasus-
kasus yang melanggar prinsip-prinsip yang diatur dalam Pasal 81 dan
82 Pakta Amsterdam serta tidak dapat diselesaikan oleh DG-IV, kasus
tersebut diambil alih oleh Komisi Eropa (The European Commis-
sion). Apabila kemudian kasus pelanggaran persaingan usaha tidak
dapat diselesaikan oleh Komisi Eropa, European Court of Justice akan
mengambil alih.
Esensi utama pengaturan persaingan usaha di Uni Eropa dida-
sarkan pada upaya untuk menciptakan iklim persaingan usaha yang
sehat dengan melakukan pencegahan praktik-praktik pembatasan dalam
perdagangan yang dapat memengaruhi proses penyatuan ekonomi
negara-negara anggota dalam pasar tunggal Eropa. Hal utama dalam
pengaturan ini adalah membentuk aturan yang seragam bagi negara-
negara di Benua Eropa. Pakta Amsterdam memberikan patokan dan
pengaturan mengenai persaingan usaha sehat yang mengharuskan
negara-negara anggota Uni Eropa mengeluarkan aturan hukum persa-
ingan usaha negara yang tidak bertentangan dengan aturan persaingan
usaha yang diterbitkan Uni Eropa.
22 Hukum Persaingan Usaha Indonesia
