Page 27 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

memperbesar kelompok-kelompok usaha yang akhirnya mencip-
takan persekutuan pengusaha yang sangat besar. Ketika gejala ini
berkembang, Sherman Act 1890 disahkan. Ada dua hal penting dalam
peraturan tersebut. Pertama, setiap perjanjian, kombinasi perseku-
tuan dagang atau lainnya, atau persetujuan rahasia, yang mengekang
perdagangan atau yang berhubungan dengan perniagaan tidaklah
sah. Kedua, peraturan tersebut secara tegas melarang, “... setiap orang
yang akan memonopoli atau berusaha memonopoli, atau bergabung,
atau mengadakan persetujuan rahasia dengan orang lain atau pihak
lain, untuk memonopoli setiap bagian perdagangan atau yang berhu-
bungan dengan perniagaan di antara negara bagian atau dengan negara
asing.” Selain Sherman Act 1890, AS juga memberlakukan beberapa
peraturan antitrust. Di antaranya adalah sebagai berikut.
1. The Clayton Act 1914
2. The Federal Trade Commission Act 1914
3. The Robinson–Patman Act 1934
4. The Celler–Kefauver Anti-Merger Act 1950

5. The Hart–Scott–Rodino Antitrust Improvement Act 1976
6. The International Antitrust Enforcement Assistance Act 1994
Enam undang-undang tersebut disahkan sebagai peraturan karena
adanya kekurangan dari undang-undang antimonopoli sebelumnya.
Peraturan ini berisi pasal-pasal yang bersifat lebih khusus daripada
peraturan yang dicakup The Sherman Act dan mencakup hal-hal
berikut.
1. Diskriminasi harga, kualitas, kuantitas, dan sebagainya terhadap
barang yang diperdagangkan. Akibat dari diskriminasi tersebut
adalah pengurangan kompetisi/persaingan dan kecenderungan
menimbulkan monopoli.
2. Penjualan suatu komoditas kepada pembeli berdasarkan tekanan
yang mengakibatkan pembeli kehilangan hak dan kemerdekaan
sehingga tidak memiliki kesempatan beralih pada pesaing lain.
Transaksi penjualan seperti ini dapat mengurangi kompetisi/
persaingan dan cenderung menimbulkan monopoli.

Bab 2 Politik Hukum Persaingan Usaha 15