Page 25 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

c. Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan
tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk
menjual saham dengan harga yang wajar.
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
Pengaturan dalam undang-undang ini menyatakan bahwa bursa
efek dilarang membuat ketentuan yang menghambat anggo tanya

menjadi anggota bursa efek lain atau menghambat adanya persa-
ingan yang sehat (Pasal 10).
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman
Modal. Undang-undang ini menciptakan iklim usaha persaingan
yang sehat, mencegah praktik monopoli, dan hal lain yang meru-
gikan negara (Pasal 16 huruf c).

7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah. Undang-undang ini mencegah terjadinya
penguasaan pasar dan pemusatan usaha oleh orang perorangan
atau kelompok tertentu yang merugikan Usaha Mikro, Kecil, dan
Menengah (Pasal 11 huruf g).
Namun, semua ketentuan tersebut kurang mendukung penegakan
persaingan usaha yang sehat atau fair. Hal ini disebabkan pengaturannya
yang kurang detail, khususnya pada mekanisme penegakan, ditambah
letaknya yang tersebar beserta ketidakseragaman kriteria yang digunakan.

Atas dasar keinginan untuk mewujudkan adanya persaingan usaha yang
sehat tanpa monopoli dan hal-hal sebagainya, Undang-Undang Anti-
monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat pun diperlukan sebagai
payung hukum bagi penegakan persaingan usaha di Indonesia.
Realisasi pemberlakuan peraturan persaingan usaha di Indo-
nesia baru terlaksana pada tahun 1999, tepatnya pada 5 Maret 1999,
saat Presiden Bacharuddin Jusuf Habibie mengesahkan pemberlakuan
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik
Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dalam Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33. Hingga saat ini, penga-

Bab 2 Politik Hukum Persaingan Usaha 13