Page 26 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

turan nasional mengenai persaingan usaha belum pernah mengalami
perubahan atau revisi. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meng-
atur mengenai:
1. pemaknaan yang berkaitan dengan monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat;
2. asas dan tujuan pembentukan Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1999;
3. perjanjian yang dilarang;
4. kegiatan yang dilarang;
5. posisi dominan;

6. Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU);
7. tata cara penanganan perkara; dan
8. sanksi yang dapat diterapkan.

Keberadaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan
bentuk jaminan dari negara dalam upaya menciptakan iklim persa-
ingan usaha yang sehat. Undang-undang ini menjadi pelengkap dalam
pengelolaan ekonomi negara yang berorientasi pasar dengan harapan
setiap pelaku ekonomi dapat berusaha dengan baik, bertanggung
jawab, mendapatkan perlakuan yang setara, memperoleh kesempatan
yang sama, adil, serta didasari oleh perilaku ekonomi yang memiliki
itikad baik.

C. PENGATURAN PERSAINGAN USAHA DI
BERBAGAI NEGARA

Pada umumnya, negara-negara maju telah memiliki undang-undang
antimonopoli, misalnya Amerika Serikat yang terkenal dengan Antitrust
Law Legislation. Undang-undang antimonopoli Amerika Serikat mulai
timbul setelah perang saudara yang kemudian mengakibatkan perkem-
bangan industri di seluruh sektor ekonomi. Untuk mempertahankan
laba yang besar dan memperkecil—atau bahkan menghilangkan—
persaingan di antara mereka, pengusaha-pengusaha membentuk dan

14 Hukum Persaingan Usaha Indonesia