Page 19 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

ement on Tariff and Trade) pada 1947. Semula, GATT diciptakan sebagai
suatu bagian dari upaya penataan kembali struktur perekonomian dunia
dan mempunyai misi untuk mengurangi hambatan dalam perdagangan,
baik hambatan berupa bea masuk (tariff barrier) maupun hambatan
lainnya (non-tariff). Selain itu, GATT dapat menjamin pengurangan
kemungkinan perang dagang dan perang kurs atau competitive devalua-
tion (Kartadjoemena, 1997: 18).
Pada perkembangan lebih lanjut, negara-negara anggota GATT
mengetahui adanya praktik-praktik kartel dan trust internasional yang
dapat menghalangi kelancaran perdagangan internasional. Atas dasar
hal tersebut, usaha-usaha lebih lanjut tetap dilakukan, dan akhirnya
pada 1960, GATT berhasil membuat rekomendasi bagi pengaturan
notifikasi dan konsultasi jika terjadi konflik kepentingan di antara
anggota GATT yang menyangkut praktik bisnis restriktif.
Namun, secara umum GATT tidak berhasil meletakkan prin-
sip-prinsip dan ketentuan-ketentuan pengendalian praktik bisnis
yang bersifat restriktif. Kemudian, sidang kedua United Nations
Conference on Trade and Development (UNCTAD) di New Delhi
tahun 1968 mulai membicarakan praktik-praktik bisnis restriktif dan
melakukan studi terhadap perusahaan swasta dan negara maju yang
berkonsentrasi pada pengaruh praktik-praktik bisnis restriktif terhadap
ekspor atau kepentingan negara berkembang.
Kemudian, UNCTAD dalam sidang ke-20 melalui Resolusi PBB
No. 35/36 tanggal 5 Desember 1980 menyetujui dokumen penting
yang disebut Set of Multilaterally Agreed Equitable Principles and Rules for the
Control of Restrictive Business Practices. Resolusi ini memuat prinsip serta
aturan yang berlaku dalam semua transaksi barang dan jasa, baik yang
dilakukan oleh perusahaan nasional maupun internasional. Tujuan
ketentuan ini adalah untuk memperhatikan kepentingan semua
negara, khususnya kepentingan negara berkembang dengan mencapai
tujuan-tujuan sebagai berikut (Purba, 1999: 3).

1. Menjamin agar praktik-praktik bisnis yang merugikan tidak
meng gerogoti manfaat dari penghapusan tarif dan nontarif yang

Bab 2 Politik Hukum Persaingan Usaha 7