Page 16 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia
P. 16
diberikan oleh undang-undang dalam upaya penegakan hukum persa-
ingan usaha sangatlah besar. Selain membentuk dan menerbitkan
peraturan yang berkaitan dengan persaingan usaha serta menangani
kasus persaingan usaha dengan tugas mulai dari penyidikan, penye-
lidikan, hingga pemberi putusan, KPPU juga diberi tanggung jawab
untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kemitraan UMKM
serta menilai notifikasi yang disampaikan oleh perusahaan yang akan
melakukan merger, konsolidasi, dan akuisisi. Selain itu, KPPU juga
memiliki tugas untuk menyosialisasikan keberadaan peraturan-pera-
turan persaingan usaha dan kegiatan-kegiatan sosial tambahan.
Keberadaan perangkat hukum persaingan usaha diharapkan
mampu menjadi andalan dalam penegakan hukum persaingan usaha.
Pada prinsipnya, setiap subjek hukum yang melakukan perbuatan
hukum—salah satunya perbuatan dalam bidang usaha—menghen-
daki kondisi yang kondusif, agar kerja pasar menjadi sehat serta siapa
pun yang masuk dan keluar dalam pasar berada pada situasi yang aman
dan nyaman. Konsep ideal pasar sempurna ini akan dapat diwujudkan
apabila setiap pelaku usaha mampu mematuhi ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.
4 Hukum Persaingan Usaha Indonesia
