Page 15 - Hukum Persaingan Usaha Indonesia

besar yang dapat menciptakan kehidupan yang lebih baik. Setiap
elemen yang masuk ke dalam persaingan selalu ingin menjadi pihak
yang unggul. Upaya untuk menjadi unggul ini terkadang dilakukan
dengan berbagai cara, bahkan dapat juga dilakukan dengan cara yang
curang. Kondisi inilah yang diantisipasi oleh Undang-Undang Nomor
5 Tahun 1999. Keinginan menghindari terciptanya praktik monopoli
dan persaingan usaha yang tidak sehat direalisasikan dalam bentuk
penerapan aturan persaingan sehat secara baik dan tepat.
Kehadiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 sangat penting
dalam menciptakan iklim persaingan usaha sehat. Oleh karena itu,
diperlukan upaya lebih untuk memahami lebih jauh substansi dari
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pemahaman konsep dasar
dari persaingan usaha sehat dituangkan dalam bentuk pembelajaran
makna larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.
Konsep utama demokrasi ekonomi menjadi titik pusat dalam pengem-
bangan dan pembahasan pengaturan persaingan usaha. Kinerja pasar
yang ditentukan oleh prinsip-prinsip ekonomi memaksa hukum untuk
hadir dalam upaya memberikan jaminan kepastian, kemanfaatan, dan
keadilan bagi semua pihak. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999
mengatur lingkup perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang,
posisi dominan, hingga penegakan hukum persaingan usaha. Substansi
muatan undang-undang ini ditargetkan dapat membantu peningkatan
persaingan usaha sehat di Indonesia sebagai upaya mewujudkan pere-
konomian Indonesia dalam bingkai demokrasi ekonomi.
Penegakan hukum persaingan usaha menjadi hal yang sangat dibu-
tuhkan dalam upaya menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat.
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) adalah lembaga yang
diberikan amanah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 untuk
menegakkan hukum persaingan usaha. Keberadaan KPPU sebagai
lembaga independen dalam membantu menciptakan iklim usaha sehat
dikuatkan melalui Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1999 tentang
Komisi Pengawas Persaingan Usaha sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2008. Beban tugas KPPU yang

Bab 1 Pendahuluan 3