Page 107 - gabungan tanpa kajur fix e-Modul Audit 1

PERTEMUAN 15 : PEMAHAMAN KERTAS KERJA AUDIT (KKA)

SESUAI DENGAN STANDAR AUDIT

A. Pengertian Kertas Kerja Audit

Pendokumentasian bukti audit diselenggarakan dalam kertas kerja. PSA no 15 kertas
kerja (SA 339.03) menyebutkan bahwa kertas kerja adalah catatan-catatan yang

diselenggarakan auditor mengenai audit yang ditempuhnya, pengujian yang dilakukannya,
informasi yang diperolehnya, dan kesimpulan yang dibuatnya sehubungan dengan auditnya.

Kertas kerja terutama berfungsi untuk:

1) Menyediakan penunjang utama bagi laporan audit
2) Membantu auditor dalam melaksanakan dan mnsupervisi audit.

3) Menjadi bukti bahwa audit telah dilaksanakan sesuai dengan standar auditing.

B. Sifat Kerahasiaan Kertas Kerja Audit

Berhubung sebagian besar informasi yang ada pada kertas kerja adalah rahasia maka akuntan
harus hati-hati dalam menghadapi pihak ke-3 yang berkepentingan terhadap informasi tersebut.

Pihak-pihak tersebut biasanya pesaing-pesaing (competitor). Kode etik menyebutkan bahwa
akuntan tidak dapat mengungkap informasi yang diperoleh selama pemeriksaan tanpa

sepengetahuan klien. Tentunya reputasi akuntan perlu dijaga dalam kaitannya dengan

kebocoran sifat kerahasiaan kertas kerja.

C. Tujuan Kertas Kerja Audit
Kertas kerja mempunyai beberapa tujuan, yaitu:

1. Merefleksikan pelaksanaan norma pelaksanaan pemeriksaan akuntan.
2. Norma pemeriksaan akuntan menyebutkan bahwa pemeriksaan harus direncanakan

sebaik-baiknya bila menggunakan asisten harus dipimpin dan diawasi.

Sistem pengendalian intern harus dipelajari dan dinilai secukupnya guna menentukan dapat
tidaknya sistem tersebut dipercaya. Sebagai dasar guna menetapkan luasnya pengujian yang

harus dilakukan untuk menentukan prosedur pemeriksaan. Bukti-bukti yang cukup dan
kompetem harus didapat melalui penelitian, pengamatan, tanya jawab dan konfirmasi sebagai

dasar yang layak guna menyatukan pendapat. Berarti langkah-langkah dalam penentuan norma

pemeriksaan akuntan dan yang di arsip dalam kertas kerja merupakan pelaksanaan norma
tersebut.

102