Page 33 - PPKn Kelas X - Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara
P. 33
Kedua Penataan Pasal 20 ayat (1) Komponen Pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
ayat (1) huruf a terdiri atas:
a. anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
b. warga terlatih;
c. tenaga ahli; dan
d. warga lain unsur Warga Negara.
Doktrin Penyelenggaraan Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta mengalami perkembangan
sebagai berikut:
a. Perang Gerilya Rakyat Semesta
Konsep perang gerilya rakyat semesta dirumuskan tahun 1948. Konsep ini tersusun berdasarkan
kenyataan pengalaman pertempuran-pertempuran dengan pihak tentara penjajah yang telah
menduduki sebagian wilayah RI. Konsep perang gerilya rakyat semesta mempergunakan sistem
pertahanan garis linier (linier warfare) dan mendapatkan kenyataan-kenyataan pahit. Taktik ini
hanya dapat menahan serbuan tentara penjajah dan bersifat menghambat. Berdasarkan
pengalaman dalam menghadapi serbuan yang terjadi maka timbul pemikiran untuk menukar
ruang dengan waktu, waktu yang sangat dibutuhkan untuk memperoleh keseimbangan
kekuatan, untuk kemudian beralih kepada serangan balasan terhadap tentara pendudukan.
Pokok pikiran tersebut dituangkan ke dalam konsep perang gerilya rakyat semesta dengan
pola pelaksanaan sebagai berikut:
1. Pola penggunaan kekuatan fisik dengan sasaran-sasaran
a. Menghambat selama mungkin serangan/serbuan tentara penjajah (Belanda) sehingga
diperoleh waktu untuk menempati daerah-daerah gerilya yang sudah ditentukan, termasuk
kembalinya pasukan-pasukan yang dihijrahkan ke daerah asalnya.
b. Dalam daerah-daerah yang diduduki tentara penjajah (Belanda) mengadakan serangan-
serangan untuk menghancurkan pos-pos yang terpencil letaknya, patroli-patroli kecil dan
jaringan-jaringan perhubungannya, mengganggu dan mengikat pasukan lawan (Belanda)
sehingga kekuatan lawan (Belanda) terpaksa terpaku dan tersebar sebagai pos-pos
pengawalan, pos-pos pengamanan dan patroli-patroli kecil.
2. Pola pemanfaatan kekuatan potensial wilayah
Bertujuan untuk menguasai wilayah pemerintah RI yang dapat berjalan lancar untuk
dijadikan daerah pangkal (basis) untuk pelaksanaan perlawanan rakyat semesta.
3. Pola Perebutan Kembali Daerah yang Diduduki Lawan
Taktik perang gerilya dalam upaya dan peguasaan daerah yang sudah dikuasai Belanda
semakin meluas dan dilanjutkan dengan penguasaan wilayah oleh kelengkapan pemerintah
RI dan unsur perlawanan rakyat sehingga semakin luas penguasaan wilayah pemerintah RI.
25
E-Modul PPKn Kelas X | KD 3.2