Page 34 - PPKn Kelas X - Ketentuan UUD NRI Tahun 1945 Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara

b. Perang wilayah
Sistem pertahanan-keamanan tahun 1950 megalami perubahan sesuai dengan situasi dan

kondisi saat itu. Perbaikan kualitas perlengkapan angkatan perang mulai diperbaiki, pendidikan
dan latihan kemiliteran mulai diadakan dan juga organisasi pertahanan-keamanan
disempurnakan. Berdasarkan pengalaman perang gerilya rakyat semesta, sejak tahun 1958
dirumuskan konsep doktrin sendiri untuk menghadapi serangan dari eksternal. Doktrin ini
disebut doktrin perang wilayah, yang meliputi empat tahap, yaitu:

1. Tahap ke-1,
menghancurkan serangan musuh yang hendak memancangkan kaki di bumi Indonesia, baik
pada waktu di sumber asalnya, dalam perjalanan, maupun di wilayah perairan atau di
wilayah udara Indonesia.
2. Tahap ke-2,
mengadakan pertahanan pantai untuk menghalangi musuh, menghambat dan menghentikan

serbuannya apabila musuh sempat memancangkan kakinya di bumi Indonesia kemudian
mengadakan serangan balasan guna menghalau musuh kembali ke laut.
3. Tahap ke-3,
di bagian wilayah yang diduduki musuh atau bila musuh mampu menduduki seluruh
wilayah Indonesia, mengadakan perang gerilya semesta, menukar ruang dengan waktu
untuk memperoleh keseimbangan kekuatan serta kemudian mengadakan serangan balasan.
4. Tahap ke-4,
bila sudah dicapai keseimbangan antara kekuatan nasional dan kekuatan tentara lawan,
maka mengadakan serangan balasan.

Penggunaan sistem senjata teknologi (Sistek) dan sistem senjata sosial (Sissos) mulai
diperkenalkan dalam doktrin perang wilayah

c. Perang rakyat semesta

Hal-hal yang belum ada dalam doktrin perang wilayah yaitu bagaimana menghadapi
subversi dan pemberontakan dalam negeri. Tanggal 1 Agustus 1966 dalam Seminar TNI-AD II
yang diselenggarakan di Seskoad (Bandung) menghasilkan konsep Doktrin Perang Rakyat
Semesta, sebagai pelaksanaan dari Doktrin TNI - AD Tri Ubhaya Cakti. Pokok-pokok doktrin
Perang Rakyat Semesta antara lain:

1. Perang Rakyat Semesta (Perata):
bagian mutlak dan tidak terpisahkan dari pertahanan-keamanan nasional (Hankamnas).

2. Perata adalah perang yang bersifat semesta,
mengerahkan seluruh kekuatan nasional secara total dan integral, dan menggunakan
militansi rakyat sebagai unsur kekuatannya untuk mempertahankan kemerdekaan dan
kedaulatan negara Republik Indonesia dan mengamankan jalannya Pembangunan Nasional.

3. Perang Rakyat Semesta mempunyai pola operasi
a. Pola operasi keamanan dalam negeri (Operasi Kamdagri), bertujuan memelihara dan
kekuasaan pemerintah/negara RI dan menggunakan jenis operasi intelijen-tempur dan

teritorial.

E-Modul PPKn Kelas X | KD 3.2
26