Page 51 - Buku 9
P. 51
Ketundukan desa dihadapan hukum sungguh berbeda
dengan ketundukan desa secara langsung dihadapan hirar-
ki kekuasaan. Wujud ketundukan Desa dihadapan hukum
adalah bahwa Peraturan Desa, termasuk Perdes Desa Adat,
harus tunduk pada norma hukum positif yang ada diatasn-
ya. Pemerintah Daerah akan mengatur desa berdasarkan
hukum (Perda). Meskipun demikian, sesuai dengan prinsip
demokrasi, desa berhak terlibat aktif mempengaruhi peru-
musan Perda.
Jika desa dibandingkan dengan daerah tampak berbe-
da bahwa desa mengandung unsur ”prakarsa masyarakat,
hak asalusul, dan/atau hak tradisional” yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia. Pertama, frasa ”prakarsa masyarakat,
hak asal usul, dan/atau hak tradisional” mempunyai makna
bahwa keberadaan dan kewenangan desa sudah ada sebe-
lum adanya negara, sebagai warisan masa lalu dan berkem-
bang dinamis karena prakarsa masyarakat setempat. Den-
gan demikian masyarakat membentuk keberadaan desa dan
kewenangan desa. Kedua, jika daerah dibentuk oleh nega-
ra dan memperoleh penyerahan (desentralisasi) kewenan-
gan dari pemerintah pusat, maka keberadaan desa dan ke-
wenangan desa berangkat dari prakarsa masyarakat dan
asal-usul diakui dan dihormati oleh negara.
Desa maupun daerah sama-sama merupakan kesatuan
masyarakat hukum. Kesatuan masyarakat hukum adalah
organisasi kekuasaan atau organisasi pemerintahan. Na-
mun Daerah otonom sebagai ”kesatuan masyarakat hukum”
50 REGULASI BARU,DESA BARU
