Page 47 - Buku 9
P. 47
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat
desa. Inilah yang melahirkan perspektif desa yang meli-
hat bahwa desa adalah entitas atau kesatuan masyarakat
hukum yang menyelenggarakan pemerintahan (menga-
tur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat). Secara historis, sebelum lahir pe-
merintahan NKRI, desa sudah secara mandiri menjalakan
pemerintahan (mengatur dan mengurus kepentingan mas-
yarakat setempat) seperti air, sawah, irigasi, hutan, kebun,
keamanan, ketenteraman, kekayaan desa, hubungan sosial
dan lain-lain.
Perspektif desa (yang melihat pemerintahan dari sisi
desa) tentu berbeda dengan perspektif pemerintahan
(yang melihat desa dari sisi pemerintahan), yakni melihat
desa sebagai bagian dari pemerintahan, atau melihat bah-
wa pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan dan desa/
kelurahan merupakan struktur hirarkhis dalam pemerin-
tahan NKRI. Pemerintahan bekerja di bawah kendali Presi-
den yang mengalir secara hirarkhies dan top down dari atas
sampai ke tingkat desa.
Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling
kecil, paling bawah, paling depan dan paling dekat dengan
masyarakat. Paling “kecil” berarti bahwa wilayah maupun
tugas-tugas pemerintahan yang diemban desa mampunyai
cakupan atau ukuran terkecil dibanding dengan organi-
sasi pemerintahan kabupaten/kota, provinsi maupun pu-
sat. Paling “bawah” berarti desa menempati susunan atau
lapisan pemerintahan yang terbawah dalam tata pemerin-
46 REGULASI BARU,DESA BARU
