Page 42 - Buku 9
P. 42
bertindak memanfaatkan, mendukung dan memperkuat in-
stitusi yang sudah ada. Ada beberapa contoh tindakan yang
bertentangan dengan asas pengakuan dan penghormatan
(rekognisi) seperti: pemerintah mengganti nagari atau se-
butan lain dengan sebutan desa; pemerintah maupun swas-
ta menjalankan proyek pembangunan di desa tanpa berbic-
ara atau tanpa memperoleh persetujuan desa; pihak luar
membentuk kelompok-kelompok masyarakat desat anpa
persetujuan desa; penggantian lembaga pengelola air desa
menjadi P3A kecuali subak di Bali; penggantian sistem dan
kelembagaan keamanan lokal menjadi polisi masyarakat,
pejabat menuding desa melakukan subversi ketika desa
membentuk Sistem Informasi Desa secara mandiri, dan
lain-lain.
Rekognisi bukan saja mengakui dan menghormati ter-
hadap keragaman desa, kedudukan, kewenangan dan hak
asal-usul maupun susunan pemerintahan, namun UU Desa
juga melakukan redistribusi ekonomi dalam bentuk alokasi
dana dari APBN maupun APBD. Di satu sisi rekognisi di-
maksudkan untuk mengakui dan menghormati identitas,
adat-istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai ben-
tuk tindakan untuk keadilan kultural. Di sisi lain redistri-
busi uang negara kepada desa merupakan resolusi untuk
menjawab ketidakailan sosial-ekonomi karena intervensi,
eksploitasi dan marginalisasi yang dilakukan oleh negara.
Bahkan UU Desa juga melakukan proteksi terhadap desa,
bukan hanya proteksi kultural, tetapi juga proteksi desa dari
imposisi dan mutilasi yang dilakukan oleh supradesa, poli-
tisi dan investor.
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 41
