Page 44 - Buku 9
P. 44
pemerintahan atau komunitas bawah dari pengaturan yang
berlebihan (overruled) oleh otoritas sentral. Berangkat
dari ketakutan akan tirani, subsidiarity menegaskan pem-
batasan kekuasaan otoritas sentral (pemerintah lebih ting-
gi) dan sekaligus memberi ruang pada organisasi di bawah
untuk mengambil keputusan dan menggunakan kewenan-
gan secara mandiri (Christopher Wolfe, 1995; David Bos-
nich, 1996; Andreas Føllesdal, 1999).
Dengan bahasa yang berbeda, saya memberikan tiga
makna subsidiaritas. Pertama, urusan lokal atau kepent-
ingan masyarakat setempat yang berskala lokal lebih baik
ditangani oleh organisasi lokal, dalam hal ini desa, yang
paling dekat dengan masyarakat. Dengan kalimat lain, sub-
sidiaritas adalah lokalisasi penggunaan kewenangan dan
pengambilan keputusan tentang kepentingan masyarakat
setempat kepada desa.
Kedua, negara bukan menyerahkan kewenangan seper-
ti asas desentralisasi, melainkan menetapkan kewenangan
lokal berskala desa menjadi kewenangan desa melalui un-
dang-undang. Dalam penjelasan UU No. 6/2014 subsid-
iaritas mengandung makna penetapan kewenangan lokal
berskala desa menjadi kewenangan desa. Penetapan itu ber-
beda dengan penyerahan, pelimpahan atau pembagian yang
lazim dikenal dalam asas desentralisasi maupun dekonsen-
trasi. Sepadan dengan asas rekognisi yang menghormati
dan mengakui kewenangan asal-usul desa, penetapan ala
subsidiaritas berarti UU secara langsung menetapkan seka-
ligus memberi batas-batas yang jelas tentang kewenangan
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 43
