Page 37 - Buku 9
P. 37
kabupaten/kota). Akan tetapi, demi menjamin integrasi masyarakat
desa dan sejalan dengan praktik pemerintahan desa yang sudah
tidak berbasis hukum adat serta perkembangan masyarakat
desa yang makin urban maka jalan yang paling rasional adalah
jalan kedua: dijadikan daerah otonom berbasiskkan adat istiadat
(konsepsi Hatta dan Yamin).
Toh rekomendasi Hanif tidak diakomodasi oleh Pansus
RUU Desa DPR RI. Ketika saya, Yando Zakaria, Suhirman
dan Zen Badjeber bergabung dalam Panitia Kerja RUU Desa
pada akhir Februari, 2013, diskusi mengenai Pasal 18 ayat
7 versus Pasal 18 B ayat 2 serta asas rekognisi dan subsid-
iaritas hadir kembali dan berlangsung alot. Setelah melalui
proses diskusi yang panjang dengan kami, Ketua Pansus,
Akhmad Muqowam, begitu pasih berbicara tentang kedua
Pasal itu dan dua asas itu. Muqowam terus menerus berbic-
ara dalam sidang Panja, bahwa kedudukan desa harus dile-
takkan dalam payung Pasal 18 B ayat 2 serta berdasar pada
asas rekognisi dan subsidiaritas. Perdebatan yang panjang
antara DPR dan pemerintah akhirnya membuahkan kese-
pakatan bahwa desa berdasarkan pada Pasal 18 B ayat 2 dan
Pasal 18 ayat 7 serta berasaskan rekognisi dan subsidiaritas.
Ketika rekognisi dan subsidiaritas sudah ditetapkan se-
cara resmi sebagai asas pertama dan kedua bagi kedudukan
desa dalam UU No. 6/2014, banyak akademisi menyam-
paikan pertanyaan: apa yang membedakan antara desen-
tralisasi dengan rekognisi-subsidiaritas, atau apakah rek-
ognisi-subsidiaritas merupakan sisi lain dari desentralisasi.
Ada juga pertanyaan: kalau teori dan praktik desentralisasi
sudah lengkap tersedia, bagaimana dengan dasar teori rek-
ognisi-subsidiaritas?
36 REGULASI BARU,DESA BARU
