Page 33 - Buku 9
P. 33
(Bank Dunia, Justice for Poor, 2007). Pengalaman ini yang
menjadi salah satu ilham bagi Suhardi Suryadi dan Widodo
Dwi Saputro (2007) menggagas dan mempromosikan balai
mediasi desa, sebagai salah satu alternatif yang paling layak
untuk melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian
sengketa di luar pengadilan. Gagasan tentang community
justice sytem berbasis desa ini memang berasalan karena
sejarah telah membuktikan bahwa desa/masyarakat adat
memiliki akar sosial-budaya yang secara adil menyelesaikan
sengketa secara lokal. Di Desa Panggungharjo Bantul, sam-
pai sekarang masih tetap menggunakan kearifan lokal un-
tuk menyelesaikan sengketa keluarga maupun antarwarga.
“Penyelesaian sengketa dengan kearifan lokal tetap menja-
ga keutuhan hubungan keluarga, berbeda dengan penyele-
saikan di pengadilan”, demikian ungkap Wahyudi Anggoro,
Lurah Desa Panggungharjo, Bantul.
Asas Baru, Kedudukan Baru
Kedudukan (posisi) desa dalam bangunan besar ta-
tanegara Indonesia, sekaligus relasi antara negara, desa
dan warga merupakan jantung persoalan UU Desa. Ketika
pembahasan RUU Desa oleh pemerintah dan DPR dimulai
pada bulan Januari 2013, Ketua Panja Akhmad Muqowam
menyampaikan pertanyaan kritis kepada pemerintah: “Apa
paradigma kita tentang kedudukan desa serta hubungan
antara negara dengan desa?” Paradigma, atau asas, yang
mengkonstruksi hubungan negara dan desa sebenarnya su-
dah tertuang secara eksplisit dalam naskah akademik, yakni
32 REGULASI BARU,DESA BARU
