Page 28 - Buku 9
P. 28
PNPM, tetapi intervensi elite terhadap PNPM tidak bisa di-
hindari. Penyelenggaraan musyawarah desa, pembentukan
Tim Pengelola Kegiatan Desa (TPKD), penyusunan program
sampai dengan alokasi dana tidak lepas dari campur tangan
kepala desa. Tindakan kepala desa ini memang beralasan.
Para kepala desa mengatakan bahwa dirinya adalah pen-
anggungjawab seluruh apa yang terjadi di desa, dan tidak
mungkin penguasa desa itu hanya menjadi penonton pa-
sif. Mungkin terlalu dini untuk mengatakan bahwa tinda-
kan kepala desa ini sebagai bentuk penyerobotan (capture),
tetapi setidaknya kepala desa melakukan tindakan politik
sebagai siasat lokal yang mengarahkan dana PNPM untuk
mendukung perencanaan desa yang telah dibangun.
Kepala desa berkepentingan dalam membentuk TPKD
dan kelompok-kelompok penerima manfaat program. Satu
hal yang kasat mata, TPKD ditentukan dalam musyawarah
dengan cara memilih orang-orang yang sudah biasa keli-
hatan aktif dalam berbagai kegiatan sosial di desa. Kepala
desa tidak mau bertaruh dengan kegagalan jika memberi-
kan kepercayaan pada orang-orang baru untuk mengurus
BLM. Tetapi tidak semua kepala desa bertindak seperti itu.
Ada juga laporan tentang tindakan pembentukan TPKD dan
kelompok yang dilakukan secara tidak transparan karena
kepentingan pribadi pada elite desa.
BLM selalu menghadapi dilema dalam membentuk dan
merawat kelompok. BLM tidak mengakui dan menggu-
nakan institusi lokal yang sudah ada, tetapi membentuk
kelompok-kelompok baru mulai dari Tim Pengelola Kegia-
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 27
