Page 25 - Buku 9
P. 25
Bappenas – mempunyai satu chapter tentang Pembangunan
Perdesaan, yang lebih banyak bicara tentang perdesaan dar-
ipada desa. RPJMN dan RPJP ini sama sekali tidak melihat
desa ataupun masyarakat adat sebagai sebuah entitas, basis
dan hulu penghidupan dan kehidupan masyarakat. Bebera-
pa kementerian lain juga memakai desa, misalnya Kemen-
terian Kesehatan mempunyai “desa siaga”, Kementerian
Kehutanan punya “hutan desa”, Kementerian Kelautan dan
Perikanan bermain di “desa pesisir” atau “desa nelayan”,
Kementerian ESDM mempunyai “desa mandiri energi”,
Kementerian Pertanian memiliki “desa mandiri pangan”,
Kementerian Pariwisata mampunyai mainan “desa wisata”.
Tetapi konsep desa yang dimiliki oleh beberapa Kementeri-
an ini berbeda dengan konsep desa yang dimiliki KDN. Mer-
eka menyebut desa dalam pengertian lembaga-lembaga dan
masyarakat sebagai penerima manfaat program-program
mereka, bukan sebagai kesatuan masyarakat hukum atau
organisasi pemerintahan.
Cara pandang desa sebagai masyarakat itulah yang mela-
hirkan Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dari berb-
agai kementerian, yang diberikan bukan kepada desa me-
lainkan kepada masyarakat. Skema BLM itu bisa kita lihat
dalam alur uang dari pusat ke daerah dan desa. Pertama,
dana yang mengalir melalui mekanisme transfer daerah dan
kedua dana yang mengalir melalui skema belanja pusat di
daerah. Arus keuangan yang turun ke desa dalam bentuk
transfer daerah mengalir dalam bentuk DAK (Dana Aloka-
si Khusus), DAU (Dana Alokasi Umum), DBH (Dana Bagi
Hasil) dan dana penyesuaian. Aliran dana-dana tersebut
24 REGULASI BARU,DESA BARU
