Page 22 - Buku 9
P. 22
tahan terendah di bawah camat. Desa antara lain bertugas
mengeluarkan surat rekomendasi izin usaha yang dibutuh-
kan oleh investor.
Investor berkepentingan terhadap sumberdaya agraria
yang dekat dengan desa. Ada investor yang membawa izin
dari menteri maupun kepala daerah, langsung mengek-
sekusi proyeknya tanpa menghiraukan institusi desa. Ada
juga investor yang memeroleh rekomendasi izin dari kepala
desa secara tertutup tanpa menghormati warga. Ada pula
investor bernegosiasi dengan sekelompok warga pemilik
tanah tanpa menghiraukan institusi desa. Intervensi mod-
al yang tidak merekognisi desa itulah yang sering mengh-
adirkan konflik agraria dan marginalisasi terhadap entitas
lokal. Setelah beroperasi, perusahaan menjalankan agenda
tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social ress-
ponsibility – CSR), yang tidak melihat desa dan melakukan
rekognisi terhadap desa secara utuh, melainkan meman-
dang dan memperlakukan desa dengan tiga cara pandang:
desa sebagai wilayah administratif dan unit pemerintahan,
desa sebagai komunitas lokal dan desa sebagai lokasi proyek
pembangunan.
Apa yang dilakukan perusahaan sebenarnya meniru cara
pandang dan tindakan pemerintah (negara) terhadap desa.
Negara menghadapi dilema dalam memperlakukan desa.
Di satu sisi negara-bangsa modern Indonesia berupaya
melakukan modernisasi-integrasi-korporatisasi terhadap
entitas lokal ke dalam kontrol negara. Negara menerapkan
hukum positif untuk mengatur setiap individu dan wilayah,
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 21
