Page 17 - Buku 9

sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam
melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju
masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.
Visi dan komitmen tentang perubahan desa juga muncul
dari pemerintah, setelah melewati deliberasi yang panjang
dan membangun kompromi agung dengan DPR. Pidato
Menteri Dalam Negeri, Gawaman Fauzi, dalam Sidang Par-
ipurna berikut ini mencerminkan visi dan komitmen baru
pemerintah tentang perubahan desa:
Rancangan Undang-Undang tentang Desa akan semakin
komprehensif dalam mengatur Desa serta diharapkan akan
mampu memberikan harapan yang besar bagi kemajuan dan
kesejahteraan masyarakat dan pemerintahan Desa. Rancangan
Undang-Undang tentang Desa yang hari ini disahkan,
diharapkan dapat menjawab berbagai permasalahan di desa
yang meliputi aspek sosial, budaya, ekonomi, serta memulihkan
basis penghidupan masyarakat desa dan memperkuat desa
sebagai entitas masyarakat yang kuat dan mandiri. Desa juga
diharapkan dapat menjalankan mandat dan penugasan beberapa
urusan yang diberikan oleh pemerintah provinsi, dan terutama
pemerintah kabupaten/kota yang berada diatasnya, serta menjadi
ujung tombak dalam setiap pelaksanan pembangunan dan
kemasyarakatan. Sehingga, pengaturan Desa juga dimaksudkan
untuk mempersiapkan Desa dalam merespon proses modernisasi,
globalisasi dan demoktratisasi yang terus berkembang tanpa
kehilangan jati dirinya.
Dengan pengaturan seperti ini, diharapkan Desa akan layak
sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari
itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan
bangsa dan negara dimasa yang akan datang.
Disamping itu, Undang-Undang tentang Desa ini diharapkan
mengangkat Desa pada posisi subyek yang terhormat dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara, karena akan menentukan

16 REGULASI BARU,DESA BARU