Page 21 - Buku 9
P. 21
Keempat, perspektif sektoral atas desa. K/L se-
cara sektoral menempatkan sebagai hilir, lokasi dan obyek
proyek. Ini yang disebut dengan pendekatan mutilasi.
Pendekatan ini melihat secara liberal, yang memandang
desa sebagai masyarakat tanpa pemerintah dan pemerin-
tahan. Cara pandang ini yang melahirkan program-program
pemberdayaan masuk ke desa dengan membawa Bantuan
Langsung Masyarakat (BLM) yang diberikan kepada kelom-
pok-kelompok masyarakat, seraya mengabaikan dan mem-
inggirkan institusi desa.
Keempat cara pandang itu tidak memiliki sebuah imaji-
nasi tentang desa sebagai “negara kecil”. Desa bukan sekadar
kampung halaman, pemukiman penduduk, perkumpulan
komunitas, pemerintahan terendah dan wilayah adminis-
tratif semata. Desa laksana “negara kecil” yang mempunyai
wilayah, kekuasaan, pemerintahan, institusi lokal, pen-
duduk, rakyat, warga, masyarakat, tanah dan sumberdaya
ekonomi. Setiap orang terikat secara sosiometrik dengan
masyarakat, institusi lokal dan pemerintah desa.
Desa selama ini menjadi arena kontestasi perspektif,
sikap dan tindakan empat cara pandang di atas. Kekuatan
supradesa (negara dan modal) sungguh tidak mengakui
dan menghormati “negara kecil” secara utuh. Keduanya
menempatkan desa sebagai unit administratif, atau sebagai
pemerintahan semu, yang menjadi kepanjangan tangan
negara. UU No. 5/1979 merupakan regulasi yang tidak me-
nempatkan desa secara utuh sebagai kesatuan masyarakat
hukum, melainkan desa sebagai unit administrasi pemerin-
20 REGULASI BARU,DESA BARU
