Page 16 - Buku 9
P. 16
si, gerakan, momen politik dan komitmen politik mewar-
nai perjalanan RUU Desa di DPR. Para politisi DPR pasti
mempunyai insentif dan kepentingan politik di balik RUU
Desa, terutama menjelang Pemilihan Legislatif 2014. Setiap
politisi pasti mempunyai hasrat untuk mencari kredit poli-
tik di mata orang desa. Tetapi semua anggota Pansus RUU
Desa hingga pimpinan DPR sepakat meninggalkan politik
kepartaian, sebaliknya mengedepankan politik kebangsaan
dan politik kerakyataan ketika merumuskan dan membahas
RUU Desa. Tetapi dalam kisah RUU Desa, “politik berada di
belakang RUU”, demikian tutur Ketua Pansus.
Baik pemerintah maupun DPD dan DPR membangun
kesepahaman untuk meninggalkan desa lama menuju desa
baru. Mereka berkomitmen untuk mengakhiri perdebatan
panjang dan sikap politik yang tidak jelas kepada desa se-
lama ini, sekaligus membangun UU Desa yang lebih baik,
kokoh dan berkelanjutan. Setelah menempuh perjalanan
panjang selama tujuh tahun (2007-2013), dan pembahasan
intensif 2012-2013, RUU Desa akhirnya disahkan menjadi
Undang-undang Desa pada Sidang Paripurna Dewan Per-
wakilan Rakyat Republik Indonesia, 18 Desember 2013.
Mulai dari Presiden, Menteri Dalam Negeri beserta jaja-
rannya, DPR, DPD, para kepala desa dan perangkat desa,
hingga para aktivis pejuang desa menyambut kemenangan
besar atas kelahiran UU Desa. Berbeda dengan beleid ma-
sa-masa sebelumnya, UU Desa yang diundangkan menjadi
UU No. 6/2014, menegaskan komitmen politik dan kon-
stitusional bahwa negara melindungi dan memberdayakan
desa agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis
IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 15
