Page 24 - Buku 9

komunitas. Kepala desa memang memperoleh mandat dari
rakyat desa, dan desa memang memiliki pemerintahan,
tetapi bukan pemerintahan yang paling bawah, paling de-
pan dan paling dekat dengan masyarakat. Pemerintah desa
adalah organisasi korporatis yang menjalankan tugas pem-
bantuan dari pemerintah, mulai dari tugas-tugas adminis-
tratif hingga pendataan dan pembagian beras miskin kepa-
da warga masyarakat. Dengan kalimat lain, desa memiliki
banyak kewajiban ketimbang kewenangan, atau desa lebih
banyak menjalankan tugas-tugas dari atas ketimbang men-
jalankan mandat dari rakyat desa. Karena itu pemerintah
desa dan masyarakat desa bukanlah entitas yang menyatu
secara kolektif seperti kesatuan masyarakat hukum, tetapi
sebagai dua aktor yang saling berhadap-hadapan.

Ketika desa berposisi sebagai pemerintahan semu itu,
banyak pihak sangsi apakah desa merupakan subyek hu-
kum atau tidak, meskipun definisi desa secara jelas mene-
gaskan sebagai kesatuan masyarakat hukum. Hanya seba-
gian elemen Kementerian Dalam Negeri yang memandang
desa secara utuh dan mengakui desa sebagai subyek hukum.
Kementerian/Lembaga lain sama sekali tidak mengakui
desa sebagai kesatuan masyarakat hukum, subyek hukum
maupun organisasi pemerintahan. Bappenas, Kementerian
PU, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tidak
menggunakan desa, melainkan menggunakan perdesaan,
dan secara spesifik pembangunan perdesaan. Rencana Ren-
cana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)
2004-2009 dan RPJPMN 2009-2014 serta UU No. 17/2007
tentang RPJP 2005-2025 – yang merupakan karya besar

IDE, MISI DAN SEMANGAT UU DESA 23